Breaking News

Tegas..! Tiga Kajari Sumut Tumbang Gegara Hal Ini

Kejagung mencopot dan menarik tiga mantan Kepala Kajari di Sumatera Utara yang terseret perkara berbeda terkait dugaan pungutan liar, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. (Foto: Dok. kejati-sumaterautara.kejaksaan)

MEDAN | Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan langkah tegas dalam menindak pelanggaran etik di lingkungan kejaksaan. Tiga mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara, masing-masing dari Padang Lawas, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai, dicopot dari jabatan struktural setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Mereka kini ditempatkan sebagai jaksa fungsional di lingkungan Kejagung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan keputusan tersebut. Menurutnya, pencopotan merupakan sanksi administratif akibat pelanggaran etik dan dilakukan tanpa penurunan pangkat. Sementara kemungkinan adanya sanksi lain masih menunggu keputusan resmi dari Kejagung.

Tiga pejabat yang terkena sanksi tersebut yakni mantan Kajari Padang Lawas Soemarlin Halomoan Ritonga, mantan Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu, serta mantan Kajari Serdang Bedagai Amriyata. Ketiganya sebelumnya menjadi perhatian setelah menjalani pemeriksaan internal Kejagung terkait persoalan yang berbeda.

Di Padang Lawas, pemeriksaan terhadap Soemarlin berkaitan dengan laporan dugaan pungli dan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa. Dalam proses tersebut, sejumlah bawahannya juga turut diperiksa. Sementara Revanda Sitepu sebelumnya diamankan bersama pejabat lain dari Kejari Deli Serdang dan menjalani pemeriksaan di Jakarta terkait dugaan pungli.

Kasus berbeda terjadi di Serdang Bedagai. Amriyata sebelumnya diamankan Tim Jamintel pada Juni 2026 bersama Kasi Pidsus Aguinaldo Marbun terkait dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Rangkaian pemeriksaan tersebut kemudian berujung pada pencopotan Amriyata dari jabatan Kajari.

Pencopotan tiga Kajari tersebut menjadi pesan kuat bahwa jabatan struktural di lingkungan kejaksaan tidak membuat seseorang kebal terhadap pengawasan internal. Namun, penting dicatat, berdasarkan keterangan Kejati Sumut, sanksi yang dijatuhkan kepada ketiganya dalam perkara ini merupakan sanksi etik dan administratif, bukan putusan pidana. Langkah tersebut sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi Kejaksaan dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik.[]

© Copyright 2022 - Asumsi Publik - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini