BANDA ACEH | Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda (GePIM) Aceh, Zulhadi, memberikan apresiasi terhadap mualem sebagi gubernur pemerintahan Aceh dalam sikap dan langkah langkah yang ambil dalam menyelesaikan permasalah 4 pulau tersebut.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menggelar rapat khusus bersama anggota FORBES DPR dan DPD RI asal Aceh, membahas isu penting terkait status kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Aceh) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Jumat (13/6/2026) merupakan merupakan sikap yang sangat tepat. Ujar Zulhadi putra kelahiran seunuddon.
Kita meminta kepada Mendagri untuk dapat mencabut dan membatalkan Keputusan (Kepmendagri) Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025, yang menetapkan pemutakhiran kode dan data wilayah administratif. Dalam keputusan itu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif kini tercatat sebagai bagian dari Sumatera Utara. Bersikaplah profesional jangan bersikap kenak- kanakan.
Batas Aceh sudah sangat jelas batas Aceh dan Sumut merujuk pada peta tahun 1956 dan telah di cantumkan dalam kesepakatan damai Helsinki yang di tangani oleh pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka. Ini SDH sangat jelas berdasarkan peraturan Presiden nomor 127 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 94 tahun 2011 tentang badan informasi geospasial peta itu di sampaikan oleh badan informasi geospasial (BIG)
GePIM meminta kepada presiden Prabowo untuk mengantikan Mendagri. Mendagri telah membuat kegaduhan dalam rezim kepemimpinan presiden Prabowo. Efek dari kegaduhan akan mecoret nama presiden di kalangan masyarakat Aceh khususnya. Ujar Zulhadi sebagi Toko Muda Aceh.
Editor : Redaksi
Social Header