ACEH TENGGARA | Embun pagi masih menggantung di ujung dedaunan ketika perjalanan seorang Yahdi Hasan kembali mengingatkan pada satu hal sederhana: politik, baginya, bukan semata tentang panggung dan jabatan. Ada jalan panjang, pertemuan dengan masyarakat, doa yang dipanjatkan, juga air mata ketika mendengar persoalan rakyat. Dari wilayah tengah Aceh, sosok Yahdi Hasan tumbuh sebagai politisi Partai Aceh yang selama bertahun-tahun berada di antara suara masyarakat dan ruang pengambilan kebijakan.
Di wilayah Aceh bagian tengah, nama Yahdi Hasan juga dikenal luas, terutama di Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kedekatannya dengan pimpinan dayah, ulama, tokoh masyarakat hingga kalangan pemuda membuatnya memiliki jejaring silaturahmi yang cukup kuat di kawasan tersebut.
Atas kepercayaan pimpinan Partai Aceh, termasuk Mualem dan almarhum Abu Razak, Yahdi Hasan dipercaya menjadi koordinator pemenangan pasangan Mualem–Dek Fadh pada Pilkada Aceh 2024. Bagi Yahdi, kepercayaan itu bukan sekadar amanah politik, tetapi tanggung jawab untuk merawat komunikasi, menyatukan langkah dan menjaga hubungan dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah tengah Aceh.
Yahdi Hasan kini tercatat sebagai anggota DPRA periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Aceh VIII yang meliputi Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Ia juga tercatat pernah menjadi anggota DPRA pada periode 2016–2019 dan 2019–2024, sehingga masa pengabdiannya di parlemen Aceh telah berlangsung dalam tiga periode. Pada periode sekarang, Yahdi ditempatkan di Komisi VII dan Badan Musyawarah DPRA.
Di tengah dinamika politik Aceh, nama Yahdi juga kerap dikaitkan dengan aktivitas Partai Aceh di kawasan tengah. Ia pernah dipercaya memimpin struktur Partai Aceh di Aceh Tenggara dan disebut aktif dalam berbagai agenda politik partai. Pada 2026, sejumlah pemberitaan bahkan mencatat namanya masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan sebagai calon Ketua DPRA. Namun, informasi mengenai bursa tersebut merupakan pemberitaan politik dan bukan keputusan final mengenai pimpinan DPRA.
Bagi Yahdi, kedekatan dengan masyarakat tidak cukup dibangun menjelang momentum politik. Cerita tentang dirinya justru banyak berangkat dari kebiasaan turun ke daerah, mendengar keluhan, dan membawa persoalan tersebut ke ruang parlemen. Dalam sebuah profil yang diterbitkan KBA.ONE, Yahdi digambarkan sebagai sosok yang hangat diajak berdiskusi. Ia juga pernah menyampaikan bahwa sebagian besar arah pokok pikiran yang diperjuangkannya diarahkan pada sektor pendidikan serta sarana dan prasarana rumah ibadah.
Ada sisi lain yang membuat perjalanan politik Yahdi terasa dekat dengan identitas wilayahnya. Ketika dilantik sebagai anggota DPRA periode 2024–2029, ia mengenakan pakaian adat Suku Alas dari Aceh Tenggara. Pilihan tersebut menjadi simbol kebanggaan terhadap akar budaya daerah yang diwakilinya. Di parlemen, ia juga pernah menjalankan fungsi di Komisi I yang membidangi antara lain pemerintahan, hukum, politik dan keamanan, sebelum pada periode sekarang tercatat sebagai anggota Komisi VII.
Perjalanan panjang itu kemudian mendapat penghargaan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh. Pada 5 September 2026, Yahdi menerima Anugerah SMSI Aceh Award 2026 sebagai Tokoh Inspiratif Pejuang Aspirasi Masyarakat Wilayah Tengah Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Yahdi menyebut penghargaan itu sebagai motivasi untuk semakin peduli terhadap pekerjaan dan persoalan masyarakat di daerah. Penghargaan tersebut merupakan penilaian dari penyelenggara, sehingga tidak dengan sendirinya menjadi ukuran menyeluruh atas kinerja politiknya.
Dan mungkin di situlah kisah Yahdi Hasan terasa manusiawi: di balik rapat, dokumen, perjalanan panjang dan hiruk-pikuk politik, ada seorang lelaki yang memilih terus berjalan. Kadang dengan tepuk tangan, kadang dengan kritik, kadang dengan doa dan air mata. Tiga periode di DPRA bukan hanya angka masa jabatan, tetapi rangkaian perjalanan politik yang mempertemukannya dengan banyak wajah dan persoalan masyarakat wilayah tengah Aceh.
Di antara semua dinamika itu, satu hal yang terdokumentasi jelas: Yahdi masih berada di ruang politik Aceh, membawa mandat sebagai wakil rakyat dan menjalankan tugas legislatifnya hingga periode 2024–2029.[]
Social Header