BANDA ACEH | Dinas Sosial Aceh menyambut baik rencana pelantikan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Aceh untuk penguatan kesejahteraan sosial di Aceh.
Rencana pelantikan yang dijadwalkan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, pada pertengahan November 2026 itu dimatangkan dalam rapat di Aula UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna (RSJN), Dinas Sosial Aceh, Lampineung, Banda Aceh, Kamis (1/10/2026).
Rapat bertema “Meningkatkan dan Memperkuat Koordinasi serta Kolaborasi untuk Penguatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Aceh” itu dipimpin Ketua LKKS Aceh Musfendi bersama Sekretaris Musiarifsyah Putra, serta dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Aceh Cut Aja Nurullah dan Penasehat LKKS Aceh Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
Menatap kepengurusan ke depan, Musfendi menegaskan pihaknya tidak ingin berjalan normatif. Ia menyebut dua agenda besar telah disiapkan untuk membenahi tata kelola kesejahteraan sosial di Aceh.
“Kami sudah siapkan program-program terbaik untuk LKKS Aceh, diantaranya memperkuat database seluruh LKS Aceh serta Kerjasama lintas sektoral untuk menghadirkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi masyarakat,” tegas Musfendi.
Gayung bersambut, dukungan pun datang dari Pemerintah Aceh. Kepala Dinas Sosial melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, Cut Aja Nurullah, menyatakan Dinsos Aceh turut memberikan perhatiannya dalam agenda pelantikan dan program-program LKKS yang sejalan dengan visi pemerintah.
“Dinas Sosial Aceh siap mendukung kegiatan pelantikan dan juga seluruh kegiatan LKKS Aceh yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,” kata Cut Aja.
Sementara itu sisi penasehat LKKS Aceh Dr. Sabirin yang juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menilai pelantikan pengurus wilayah ini tidak boleh dimaknai seremonial semata. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempererat kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan kalangan kampus.
Ia menekankan, pelayanan kesejahteraan sosial tidak bisa parsial dan membutuhkan sinergi kuat antara LKKS, LKS, pemerintah, dan perguruan tinggi agar menjangkau kelompok rentan di berbagai daerah.
“Pelantikan pengurus wilayah ini harus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara LKKS, LKS, pemerintah, dan perguruan tinggi. Pelayanan kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Sabirin.
Sebagai informasi, rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal di MZ Kopi, Banda Aceh, Senin (28/9/2026), yang telah menetapkan panitia pelaksana dengan Ketua Mai Hendra Satria, Sekretaris Syakir Daulay, dan Bendahara Anjar Aulia.
Panitia menargetkan pelantikan di Anjong Mon Mata nanti akan dihadiri Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh serta seluruh LKS dan kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Aceh.
Sebagai mitra pemerintah, LKKS memiliki peran strategis mengoordinasikan organisasi sosial dan LKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama yang menyangkut fakir miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.
LKKS tidak menyalurkan bantuan secara langsung, perannya adalah menjembatani lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat prasejahtera agar program menjangkau warga hingga ke pelosok gampong.[]
Social Header