BIREUEN | Secara hukum administrasi pemerintahan di Indonesia, tindakan Kepala Inspektorat (Inspektur) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan Sekretaris Inspektorat tanpa koordinasi atau persetujuan Bupati adalah cacat prosedur dan tidak sah.
Berikut adalah analisis hukum dan alasannya berdasarkan aturan birokrasi ASN:
1. Hak Prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- Segala bentuk pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, termasuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk Jabatan Administrasi (seperti Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat) merupakan kewenangan mutlak Bupati.
- Kepala Inspektorat hanyalah Pejabat Perangkat Daerah dan bukan PPK, sehingga tidak memiliki wewenang hukum untuk menerbitkan SK Plt secara mandiri.
2. Aturan Penunjukan Plt (Surat Edaran BKN)
Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (SE BKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas:
- Pejabat yang berwenang menunjuk Plt adalah PPK (Bupati).
- PPK dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (seperti Sekretaris Daerah/Sekda), bukan kepada Kepala Inspektorat.
- Format administrasi penunjukan Plt umumnya menggunakan Surat Perintah/Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekda atas nama Bupati.
3. Asas Keselarasan dan Koordinasi (Lex Superior Derogat Legi Inferiori)
Inspektorat daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda. Tindakan melangkahi wewenang Bupati melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas keterbukaan/koordinasi.
Dampak Hukum & Solusi
| Aspek | Penjelasan |
|---|---|
| Status SK Plt | SK Plt yang dikeluarkan Kepala Inspektorat tersebut batal demi hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang (unauthorized). |
| Keabsahan Tindakan Plt | Segala keputusan atau dokumen anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris berdasarkan SK Plt ilegal tersebut menjadi tidak sah dan rawan digugat atau menjadi temuan hukum. |
| Sanksi bagi Kepala Inspektorat | Kepala Inspektorat dapat dinilai melakukan pelanggaran disiplin berat (penyalahgunaan wewenang/melampaui batas kewenangan) dan dapat dijatuhi sanksi oleh Bupati selaku PPK. |
Social Header