JAKARTA | Beredar kabar akan disahkan Revisi UU ASN tentang hak yang didapatkan oleh PPPK.
Revisi UU ASN tersebut membawa kabar baik bagi PPPK, yang diharapkan akan membawa kesejahteraan di masa depan.
Hak-hak yang akan didapat oleh PPPK mencakup berbagai aspek, yaitu:
- Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- Cuti
- Pengembangan kompetensi
- Jaminan hari tua
- Perlindungan
Ini merupakan langkah yang bijak dalam menghargai peran PPPK yang telah berkontribusi dalam pemerintahan.
Namun, seperti yang dilaporkan oleh banyak pihak, seringkali terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji bagi tenaga PPPK, terutama guru dan nakes.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah mengungkapkan beberapa masalah yang menyebabkan masalah ini.
Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah kendala dalam proses administrasi, terutama dalam hal verifikasi.
Proses ini dapat memakan waktu, menyebabkan PPPK harus menunggu gaji mereka.
Ada masalah persoalan proses administrasi yang kadang-kadang untuk verifikasi yang kemudian menyebabkan mereka menunggu," ungkap Sri Mulyani, dikutip Klik Pendidikan dari laman dpr.go.id, 1 September 2023.
Ada proses yang kalau kita sudah transfer, waktu itu kemudian tidak digunakan untuk membayar PPPK," lanjut Sri Mulyani.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan earmarking, yaitu mengalokasikan dana secara khusus untuk pembayaran gaji PPPK melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Hal ini bertujuan agar dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan lain.
Makanya, kami sekarang melakukan earmarking. Kalau ini adalah transfer untuk DAU dalam rangka membayar gaji, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Ini kita harus kerja sama dengan Mendagri melalui APBD di daerah masing-masing," ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan penyaluran gaji bagi tenaga PPPK dapat diterima tepat waktu.***
Social Header