JAKARTA | Pemerintah secara resmi membatalkan wacana penerapan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring (online) bagi siswa sekolah yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
Keputusan ini diambil untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya penurunan capaian belajar atau learning loss pada siswa seperti terjadi ketika pandemi Covid-19 terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian, diputuskan bahwa pembelajaran luring harus tetap diprioritaskan.
Fokus Kualitas dan Karakter Siswa
Senada dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak termasuk dalam kebijakan penyesuaian aktivitas pasca-libur Idulfitri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menekankan bahwa interaksi langsung di kelas tidak dapat digantikan oleh teknologi dalam hal pembentukan karakter.
"Pembelajaran akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi langsung di kelas memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman materi, membangun karakter, serta mengembangkan keterampilan sosial murid," ujar Menteri Mu’ti dalam siaran pers resminya, Rabu (25/3/2026).
Pemerintah menilai bahwa kehadiran fisik siswa di sekolah sangat krusial untuk menanamkan nilai disiplin, kolaborasi, dan pembiasaan sosial.
Selain itu, pembelajaran tatap muka dianggap sebagai cara paling optimal dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk membangun budaya sekolah yang ASRI (Aman, Sehat, Ramah, dan Inklusif).
Efisiensi Tanpa Korbankan Layanan Publik
Meskipun pemerintah tengah melakukan langkah efisiensi akibat dinamika global, Kemendikdasmen memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak akan mengurangi kualitas layanan publik. Opsi pembelajaran hibrida (hybrid) pun dinilai belum menjadi urgensi untuk saat ini.
Berikut adalah poin utama kebijakan pemerintah terkait pembatalan sekolah daring:
- Prioritas Luring: Menghindari learning loss dan menjaga efektivitas belajar.
- Penguatan Karakter: Memastikan nilai sosial dan disiplin siswa tetap terjaga melalui interaksi fisik.
- Optimalisasi Sumber Daya: Memaksimalkan fasilitas sekolah yang sudah tersedia.
- Efisiensi Terukur: Penghematan energi diarahkan pada sektor birokrasi, seperti pengurangan perjalanan dinas dan rapat daring bagi ASN.
Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan sekolah tatap muka adalah langkah strategis untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan nasional, sejalan dengan program prioritas seperti Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Sekolah Unggul Garuda.
Kemendikdasmen kini mengajak seluruh pemerintah daerah, guru, dan orang tua untuk bersinergi menjaga keberlangsungan layanan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia.
Editor : Redaksi/safrina
Social Header