Breaking News

Plt. Kadis Muhsin: Pemerintah Aceh Butuh Ulama untuk Jaga Arah Kebijakan

BANDA ACEH | Plt Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, menegaskan ulama memiliki posisi penting dalam menjaga arah pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan bimbingan moral dan keagamaan dari para ulama.

Pernyataan itu disampaikan Muhsin dalam kegiatan silaturrahmi Gubernur Aceh bersama alim ulama dan pimpinan dayah di Banda Aceh, Sabtu, (9/5/2026).

“Ulama adalah pewaris nabi dan penjaga nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Pemerintah membutuhkan nasihat ulama agar pembangunan tetap berjalan di atas prinsip syariat dan kemaslahatan,” kata Muhsin.

Ia menjelaskan peran dayah dan ulama di Aceh sangat besar dalam menjaga pendidikan, akidah, dan kehidupan sosial masyarakat. Saat ini, kata dia, tercatat sebanyak 1.826 dayah tersebar di seluruh Aceh.

“Keberadaan dayah menjadi kekuatan penting dalam membina generasi dan menjaga identitas keislaman Aceh,” ujarnya.

Muhsin menilai hubungan antara pemerintah dan ulama selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di Aceh. Karena itu, komunikasi dan sinergisitas keduanya perlu terus diperkuat di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Muhsin berharap forum silaturrahmi ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi ruang mempererat hubungan antara pemerintah, dayah, dan para tokoh agama dalam membangun Aceh yang damai dan bermartabat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan serta memperkuat kekompakan demi mewujudkan Aceh yang religius, aman, dan sejahtera.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya dihadapan para ulama mengatakan Aceh saat ini kembali menghadapi berbagai ujian setelah dua dekade pascatsunami. Ia meminta seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan saling menguatkan menghadapi kondisi tersebut.

“Cobaan yang diberikan Allah semoga bisa kita lewati bersama. Dua puluh tahun setelah tsunami, cobaan kembali menimpa rakyat Aceh. Semoga ada hikmah terbaik untuk kita,” kata Muzakir Manaf dalam sambutannya.

Mualem menegaskan pemerintah terus berupaya memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pusat, termasuk terkait perpanjangan dan penambahan dana otonomi khusus Aceh. Ia mengaku telah menyampaikan langsung kondisi Aceh saat menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang yang turut dihadiri seluruh gubernur di Indonesia.

“Malah na yang moe lom, bahkan ada yang menangis saat melaporkan kondisi daerahnya,” ujar Mualem.

Dalam sambutan tertulisnya, Muzakir Manaf juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh apabila selama menjalankan amanah pemerintahan masih terdapat kekurangan dan kekhilafan.

Pernyataan itu disampaikan Mualem di tengah situasi ekonomi dan fiskal daerah yang disebutnya sedang menghadapi tekanan. Ia menekankan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan ulama dan masyarakat.

“Karena itu, kami meyakini bahwa ulama dan umara harus senantiasa seiring sejalan dalam menjaga persatuan, membimbing umat, serta mengawal pembangunan agar tetap berada pada nilai-nilai syariat, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat,” kata Muzakir Manaf.[]

Sumber : Humas Dayah Aceh
Editor    : Redaksi/safrina
© Copyright 2022 - Asumsi Publik - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini