Rizki Satria Manalu
Jurnalis dan Pemerhati Kebijakan Publik Aceh
ACEH | Pengibaran bendera Bintang Bulan pada peringatan Aceh Damai, 15 Agustus 2026 lalu, jangan semata-mata dibaca sebagai perdebatan tentang sah atau tidaknya sebuah simbol. Lebih jauh dari itu, bagi saya, peristiwa tersebut patut dibaca sebagai ekspresi kekecewaan sebagian rakyat Aceh terhadap kondisi pemerintahan, kepemimpinan dan kehidupan sosial yang mereka rasakan semakin jauh dari harapan.
Aceh sebenarnya tidak kekurangan tokoh. Banyak tokoh yang lahir dari sejarah panjang perjuangan Aceh, termasuk mereka yang kini telah berada di berbagai posisi strategis pemerintahan, dari tingkat pimpinan hingga eselon, serta duduk sebagai wakil rakyat di berbagai lembaga legislatif.
Pertanyaannya sederhana: sudah sejauh mana kekuasaan itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat?
Inilah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan sebuah bendera.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang fokus membangun Aceh, menyelesaikan persoalan internal dengan gagasan yang cemerlang, mengelola anggaran dengan disiplin, serta berani mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.
Jangan sampai masyarakat melihat sebagian pejabat lebih sibuk menikmati fasilitas dan kemewahan jabatan daripada menjalankan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh.
Kepemimpinan yang terlalu dekat dengan kepentingan keluarga, kelompok atau lingkaran tertentu juga berpotensi melahirkan krisis kepercayaan. Begitu pula berbagai isu mengenai transaksi dalam pengisian jabatan publik, apabila benar terjadi dan tidak ditindak secara serius, akan sangat berbahaya bagi pemerintahan.
Sebab pejabat yang sejak awal berpikir tentang “balik modal” tentu berbeda dengan pejabat yang sejak awal berpikir tentang bagaimana menyelesaikan persoalan rakyat.
Bendera Tidak Akan Menyelesaikan Persoalan Aceh
Kita harus jujur mengatakan bahwa sekalipun suatu hari bendera Bintang Bulan dapat diterima untuk berkibar dalam suatu mekanisme yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak, itu sendiri belum tentu menyelesaikan persoalan Aceh.
Bendera adalah simbol.
Yang menentukan masa depan Aceh adalah kualitas manusia yang mengelolanya.
Jika pejabat masih berpikir memperkaya diri dan kelompok, saling membela ketika terjadi kesalahan, tetapi tidak saling mengingatkan untuk memperbaiki keadaan, maka pergantian simbol tidak akan mengubah nasib rakyat.
Aceh membutuhkan perubahan yang jauh lebih mendasar: perubahan cara berpikir, cara mengelola kekuasaan, cara menggunakan anggaran, dan terutama cara memperlakukan rakyat.
Rakyat kecil tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berpidato. Mereka membutuhkan pemerintah yang hadir ketika harga kebutuhan naik, ketika lapangan pekerjaan sulit, ketika pelayanan publik buruk, ketika ekonomi masyarakat terpuruk dan ketika anak-anak mereka membutuhkan pendidikan yang lebih baik.
Wakil Rakyat Jangan Hanya Menjadi Penonton
Di sinilah posisi wakil rakyat menjadi sangat penting.
Anggota legislatif seharusnya menjadi pihak yang paling vokal dan kritis mengawasi pemerintah, meskipun pemerintah tersebut berasal dari partai politik yang sama.
Loyalitas kepada partai tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada rakyat.
Ketika pemerintah salah, wakil rakyat harus berani mengatakan salah. Ketika kebijakan tidak tepat sasaran, harus dikritik. Ketika anggaran tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, harus dipertanyakan.
Sebab keadilan tidak boleh berhenti menjadi slogan.
“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
Prinsip ini seharusnya menjadi pegangan setiap pemegang kekuasaan di Aceh. Keadilan akan lebih mudah diterima masyarakat dan, pada saat yang sama, dapat menjadi jalan paling cepat untuk meredam kekecewaan yang berkembang di tengah rakyat.
Kemarahan Rakyat Jangan Diremehkan
Pemerintah juga harus peka membaca tanda-tanda zaman.
Kemarahan masyarakat tidak selalu muncul dalam bentuk demonstrasi. Kadang ia muncul melalui apatisme, hilangnya kepercayaan, kritik di ruang publik, penolakan terhadap kebijakan, bahkan melalui simbol-simbol yang memiliki makna sejarah dan emosional bagi masyarakat.
Karena itu, pengibaran Bintang Bulan pada 15 Agustus lalu sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai persoalan ketertiban atau simbol politik.
Bacalah juga sebagai pesan sosial.
Pesan bahwa masih ada rakyat yang merasa tidak cukup didengar.
Pesan bahwa empati belum sepenuhnya hadir.
Pesan bahwa kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus diperjuangkan.
Dan pesan bahwa rakyat kecil tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai penonton dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Jika suara-suara tersebut terus diabaikan, jangan terkejut apabila kekecewaan masyarakat berkembang menjadi gelombang kritik yang lebih luas. Pemerintah tidak seharusnya menunggu kemarahan itu mencapai titik yang sulit dikendalikan.
Kebodohan Mengelola Waktu dan Anggaran Adalah Beban Rakyat
Aceh memiliki sumber daya, memiliki manusia-manusia cerdas, memiliki anggaran, serta memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pemerintahan.
Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana semua potensi itu dikelola.
Waktu yang terbuang, program yang terlambat, anggaran yang tidak tepat sasaran, perencanaan yang lemah dan koordinasi yang buruk pada akhirnya bukan pejabat yang paling merasakan dampaknya.
Rakyatlah yang membayar mahal.
Keteledoran birokrasi dan minimnya empati pejabat dapat memperlebar kesenjangan sosial serta menciptakan kerapuhan dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, setiap rupiah anggaran Aceh harus dipertanggungjawabkan dengan moral, bukan sekadar administrasi.
Warisan Terbesar Adalah Generasi Aceh
Para pejabat yang hari ini menduduki posisi penting pada akhirnya akan meninggalkan jabatannya.
Yang tersisa adalah warisan kebijakan.
Pertanyaannya: warisan seperti apa yang ingin kita tinggalkan?
Apakah generasi Aceh akan tumbuh sebagai generasi yang kuat dalam tauhid, luas dalam ilmu, kokoh dalam akhlak dan mandiri secara ekonomi?
Ataukah justru menjadi generasi yang lemah karena terlalu lama menyaksikan kekuasaan diperebutkan, jabatan diperdagangkan, kepentingan kelompok didahulukan dan persoalan rakyat diabaikan?
Aceh tidak boleh kekurangan pemimpin yang hanya pandai mempertahankan kekuasaan.
Aceh membutuhkan pemimpin yang berani bekerja, jujur mengakui kesalahan, adil mengambil keputusan, mau dikritik dan berani memperbaiki diri.
Para tokoh yang dahulu berbicara tentang perjuangan dan perubahan harus membuktikan bahwa perjuangan itu tidak berhenti setelah memperoleh jabatan.
Sebab ukuran keberhasilan perjuangan bukanlah berapa tinggi seseorang menduduki jabatan.
Ukuran keberhasilan perjuangan adalah seberapa banyak rakyat yang hidup lebih baik karena perjuangan tersebut.
Maka, mari kita berhenti mempertentangkan simbol dan mulai membicarakan substansi.
Bendera boleh menjadi simbol identitas, tetapi kejujuran adalah identitas seorang pemimpin.
Jabatan boleh menjadi amanah, tetapi keadilan adalah bukti bahwa amanah tersebut benar-benar dijalankan.
Dan kekuasaan boleh berada di tangan siapa pun, tetapi pada akhirnya sejarah akan mencatat satu hal:
Apakah mereka menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya, atau untuk mewariskan Aceh yang lebih kuat, bermartabat dan sejahtera kepada generasi berikutnya?
Social Header