Jasa Bireuen Desak Pemerintah Aceh Selesaikan Persoalan Warga yang Ditangkap pada Hari Damai Aceh

BIREUEN | Jasa Bireuen mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan warga Aceh yang ditangkap pada momentum Hari Damai Aceh, 15 Agustus 2026.

Ketua Jasa Bireuen, Muliadi, S.H., mengatakan bahwa momentum Hari Damai Aceh seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat perdamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat Aceh. Karena itu, setiap persoalan hukum yang terjadi pada momentum tersebut perlu diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

«“Pemerintah Aceh jangan hanya memperingati perdamaian secara seremonial. Persoalan warga yang ditangkap pada momentum Hari Damai Aceh harus mendapat perhatian dan penyelesaian yang jelas,” ujar Muliadi, S.H.»

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa proses hukum terhadap warga dilakukan dengan menghormati hak-hak hukum setiap orang, termasuk hak untuk memperoleh pendampingan hukum dan perlakuan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Jasa Bireuen juga meminta Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk memastikan duduk persoalan secara terang. Jika terdapat warga yang mengalami persoalan hukum, keluarga mereka juga harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status dan proses hukum yang sedang berjalan.

“Perdamaian Aceh bukan hanya tentang berhentinya konflik bersenjata, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman,” tegasnya.

Muliadi berharap Pemerintah Aceh tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah harus hadir sebagai pihak yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan penegakan hukum.

Jasa Bireuen juga menyerukan kepada seluruh pihak agar menjaga suasana damai Aceh dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum serta dialog yang konstruktif.[]