Plh. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Irwansyah
BAND ACEH | Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM penugasan berjalan lancar, tertib, serta tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan di tengah perhatian masyarakat terhadap ketersediaan pasokan dan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Hal itu disampaikan Plh. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Irwansyah, dalam wawancara melalui telepon seluler bersama Redaksi Meugah.com pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Irwansyah menjelaskan, koordinasi antara Dinas ESDM Aceh, Pertamina Patra Niaga, Polda Aceh, dan unsur Pemerintah Aceh terus dilakukan untuk memantau perkembangan distribusi BBM di lapangan. Menurutnya, setiap informasi mengenai ketersediaan pasokan, kelancaran penyaluran ke SPBU, hingga perkembangan antrean kendaraan perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dan evaluasi bersama.
Ia menegaskan, kondisi di setiap daerah tidak selalu sama karena kebutuhan masyarakat, pola distribusi, dan kendala lapangan dapat berbeda-beda. Karena itu, penilaian mengenai normal atau tidaknya pelayanan harus berdasarkan perkembangan aktual di masing-masing wilayah.
Dalam koordinasi tersebut, Dinas ESDM Aceh berperan mendukung pemantauan dan pengawasan terpadu melalui Satgas Aceh bersama instansi terkait. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran BBM sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku.
Irwansyah menyebut, apabila ditemukan hambatan distribusi maupun pelayanan di SPBU, persoalan tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan agar dapat ditangani secara tepat. Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen mengawal kebutuhan energi masyarakat sehingga distribusi BBM dapat berlangsung optimal dan kepentingan konsumen tetap terjaga.
Selain memastikan kelancaran distribusi, pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga menjadi perhatian penting. Irwansyah menyatakan Pemerintah Aceh mendukung upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik ilegal, seperti penimbunan, pengoplosan, penjualan ilegal, serta penyalahgunaan penyaluran BBM..Praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi dan dapat mengganggu ketertiban distribusi. Oleh sebab itu, pengawasan tidak hanya diarahkan pada ketersediaan pasokan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap aturan agar subsidi energi benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Untuk memperkuat pengawasan, koordinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, antara lain Dinas ESDM Aceh, Biro Perekonomian Setda Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, Disperindag Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Polda Aceh, serta Pertamina Patra Niaga. Masing-masing instansi menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dinas ESDM mendukung koordinasi dan pemantauan, Pertamina menangani aspek penyaluran serta pembinaan lembaga penyalur sesuai ketentuan, sedangkan dugaan tindak pidana ditangani aparat penegak hukum. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, temuan tersebut akan diteruskan untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Ke depan, Dinas ESDM Aceh akan terus memperkuat pemantauan distribusi, terutama di wilayah yang mengalami antrean atau kendala pelayanan. Pengawasan terpadu terhadap SPBU dan titik distribusi yang menjadi perhatian juga akan terus didorong bersama instansi terkait. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan diperkuat guna memperoleh gambaran kondisi di daerah, mengidentifikasi hambatan, serta mempercepat penanganan persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas instansi. Pertukaran informasi dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat juga dinilai penting agar indikasi penyimpangan atau gangguan distribusi dapat segera disampaikan kepada pihak berwenang.
Irwansyah turut mendorong Pertamina Patra Niaga agar terus mengevaluasi kebutuhan dan pola penyaluran BBM sesuai ketentuan serta alokasi yang ditetapkan. Menurutnya, langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan pengawasan di lapangan dan keterlibatan pemerintah daerah agar distribusi dapat berlangsung lebih efektif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran terhadap pasokan. Pembelian yang tidak terkendali berpotensi memperpanjang antrean dan menghambat pelayanan bagi pengguna lainnya. Sementara itu, pengelola SPBU dan pelaku usaha diminta mematuhi ketentuan serta tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di akhir wawancara, Irwansyah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan terus mengawal kepentingan masyarakat melalui koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Ia meminta masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran agar menyampaikan laporan melalui saluran resmi supaya dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Pemerintah berharap distribusi BBM bersubsidi dan BBM penugasan dapat berjalan tertib, pelayanan di SPBU semakin optimal, serta subsidi energi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak. Sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci menjaga distribusi BBM di Aceh tetap lancar, aman, dan tepat sasaran.[]
Social Header