BANDA ACEH | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh menerima kunjungan silaturahmi dan konsultasi dari Komisi V DPRK Bireuen dalam rangka membahas penegakan Syariat Islam serta peran ulama dalam pembangunan pemerintahan daerah. Pertemuan berlangsung di Kantor MPU Kota Banda Aceh, Kamis (22/10/2026), sebagai ruang bertukar informasi dan pengalaman antarlembaga.
Pertemuan tersebut dibuka Wakil Ketua I MPU Kota Banda Aceh, Tgk. Muhibban HM Hajat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa MPU memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Aceh, khususnya dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah. MPU memiliki kewenangan menyampaikan nasihat, tausiyah, dan saran demi mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan Syariat Islam.
Ketua Komisi V DPRK Bireuen, Tgk. Amryadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan MPU Kota Banda Aceh. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari program kerja Komisi V DPRK Bireuen sekaligus agenda silaturahmi untuk memperluas wawasan mengenai peran ulama dan lembaga dayah dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan. Menurutnya, penting bagi ulama untuk memiliki ruang dan kekuatan dalam memberikan pandangan terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Bireuen, Tgk. Tarmizi M. Daud, menegaskan bahwa MPU merupakan lembaga resmi yang keberadaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan dan qanun. Lembaga tersebut memiliki tugas memberikan nasihat serta saran, baik diminta maupun tidak diminta. Ia juga menyoroti komitmen Banda Aceh dalam penegakan Syariat Islam, salah satunya melalui keberadaan Dewan Syariah Kota Banda Aceh sebagai bagian dari penguatan penerapan nilai-nilai syariat.
Di akhir pertemuan, Tgk. Muhibban HM Hajat menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan Komisi V DPRK Bireuen. Ia berharap silaturahmi dan konsultasi tersebut tidak berhenti sebagai pertemuan formal, tetapi menjadi awal penguatan komunikasi, pertukaran pengalaman, serta kerja sama antarlembaga dalam bidang keagamaan dan kebudayaan. Sinergi ulama dan pemerintah dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai Syariat Islam sekaligus mendukung pembangunan Aceh yang lebih baik.[]
Social Header