Breaking News

Ceulangiek: Pengadaan Komputer Dibutuhkan untuk Pulihkan Pendidikan Pascabencana

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar, S.Sos

BANDA ACEH | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar atau yang akrab disapa Ceulangiek, menyampaikan pembelaan terhadap Dinas Pendidikan Aceh terkait sorotan pengadaan komputer Tahun Anggaran 2026. 

Menurutnya, kebutuhan sarana pendidikan harus dilihat dari kepentingan masyarakat dan masa depan generasi muda Aceh, terlebih di tengah upaya pemulihan pendidikan pascabencana.

Ceulangiek menilai pengadaan fasilitas pendidikan tidak semestinya hanya dilihat dari angka harga per unit, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan penggunaannya. 

Ia mengingatkan bahwa komputer merupakan salah satu sarana pendukung proses belajar mengajar, administrasi pendidikan, serta peningkatan kemampuan digital peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman.

Ia juga menilai kondisi geografis Aceh yang memiliki wilayah pesisir, dataran rendah, kawasan pegunungan, hingga daerah pedalaman menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan. Di sejumlah wilayah, akses terhadap fasilitas dan infrastruktur pendidikan membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemenuhan sarana belajar perlu mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan kondisi wilayah agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara merata.

Menurut Ceulangiek, dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh turut memperkuat kebutuhan untuk memperhatikan keberlangsungan pendidikan. 

Pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pemenuhan fasilitas penunjang agar para murid dapat kembali belajar dengan baik. Ketersediaan perangkat komputer dinilai penting untuk mendukung proses pendidikan dan mempersiapkan generasi Aceh menghadapi tantangan masa depan.

Terkait penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengenai pengadaan melalui mekanisme e-Purchasing dengan e-Katalog LKPP, Ceulangiek berpandangan bahwa penjelasan tersebut perlu menjadi bagian dari informasi publik dalam memahami proses pengadaan. Komponen seperti pajak, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), lisensi perangkat lunak, garansi, instalasi, pengiriman, dan dukungan teknis juga perlu diperhitungkan dalam melihat harga pengadaan pemerintah secara menyeluruh.

Ceulangiek menegaskan bahwa tujuan utama penggunaan anggaran pendidikan adalah memberikan manfaat bagi rakyat, khususnya para murid sebagai generasi penerus Aceh. Pengawasan terhadap APBA tetap penting dan harus berjalan sesuai ketentuan, namun kebutuhan pendidikan juga perlu ditempatkan sebagai perhatian bersama. Baginya, setiap kebijakan pengadaan harus berorientasi pada kepentingan peserta didik, pemulihan pendidikan pascabencana, serta masa depan generasi Aceh.[]

© Copyright 2022 - Asumsi Publik - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini