KUTACANE | Penanganan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Tenggara kembali menjadi perhatian. Setelah hampir satu tahun dilaporkan, pelapor kini mengadukan perkembangan penanganan perkara tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri. Pengaduan tersebut disampaikan Oleh Freddy Sinaga pegiat aktivis Aceh Tenggara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan awal terkait dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu itu tercatat dengan Nomor Reg/359/V/2025/Reskrim, tertanggal 21 November 2025.
Dalam perkembangannya, Polres Aceh Tenggara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Juni 2026 menyampaikan bahwa penyidik Satreskrim masih melakukan proses penyelidikan.
Penyidik juga disebut telah memeriksa sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penanganan laporan tersebut.
Namun, karena belum mendapatkan kepastian sebagaimana yang diharapkan, Freddy kemudian menyampaikan pengaduan terkait penanganan laporan itu kepada Divpropam Mabes Polri.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan Fredy keoada Meugah.com, Divpropam Mabes Polri telah menerima pengaduan tersebut melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111401016 tertanggal 14 November 2026.
Selanjutnya, Divpropam Mabes Polri menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) pada tanggal yang sama. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pengaduan telah diteruskan kepada Kabid Propam Polda Aceh untuk ditindaklanjuti.
Dengan adanya perkembangan tersebut, perhatian kini tertuju kepada Propam Polda Aceh untuk melihat bagaimana tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan pelapor.
Masyarakat tentu berharap persoalan ini mendapatkan penanganan yang jelas dan profesional. Apalagi, laporan tersebut telah berjalan hampir satu tahun sejak pertama kali disampaikan.
Kepastian perkembangan penanganan laporan menjadi hal penting agar pelapor mengetahui sejauh mana proses yang telah dilakukan aparat penegak hukum.
Di sisi lain, dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu juga perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak berwenang. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa diterimanya pengaduan oleh Divpropam Mabes Polri tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh personel kepolisian. Begitu pula dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Karena itu, Polres Aceh Tenggara dan Propam Polda Aceh diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan instansi terkait juga diharapkan terbuka apabila diperlukan klarifikasi mengenai persoalan data PPPK Paruh Waktu yang dilaporkan.
Masyarakat tidak bermaksud mencampuri kewenangan aparat penegak hukum. Namun, keterbukaan informasi dan kepastian penanganan laporan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan kepolisian.
Kini masyarakat menunggu kejelasan. Jangan sampai laporan yang telah berjalan hampir setahun terus berlarut-larut tanpa penjelasan yang dapat dipahami oleh pelapor maupun masyarakat.[]

Social Header