JAKARTA | Kabar mengenai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut mengajukan pengunduran diri mendadak menjadi perhatian publik. Informasi tersebut menyebutkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dikabarkan menyampaikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti informasi tersebut melalui mekanisme konstitusional. Pimpinan MPR disebut akan menggelar rapat untuk membahas langkah dan tahapan yang harus dilakukan.
Selanjutnya, MPR juga disebut akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri benar-benar terjadi dan diproses secara resmi.
Perhatian publik tertuju pada ketentuan konstitusi mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Proses tersebut bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas politik nasional. Karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Informasi yang beredar juga mengaitkan pernyataan Ahmad Muzani dengan unggahan akun Instagram pribadinya, @ahmadmuzani2. Namun, publik masih membutuhkan kepastian mengenai keaslian surat pengunduran diri serta konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Jika kabar tersebut terbukti benar, langkah Presiden dan MPR dalam menjalankan mekanisme konstitusional akan menjadi perhatian utama. Masyarakat pun menunggu penjelasan resmi mengenai perkembangan situasi politik nasional tersebut.[]
Social Header