GAYO LUES | Kondisi masyarakat Kabupaten Gayo Lues pascabencana masih memprihatinkan. Ketua Komisi I DPRK Gayo Lues dari Fraksi Demokrat, H. Ibnu Hasim, menyoroti lambannya proses pemulihan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga persoalan hunian sementara (huntara). Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Keprihatinan tersebut semakin bertambah setelah masyarakat Kampung Pasir, Kecamatan Teripe, menyampaikan keluhan terkait pembongkaran huntara yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung. Warga yang masih membutuhkan tempat tinggal mengaku harus mencari lokasi lain setelah huntara dibongkar. Kondisi ini menimbulkan kesedihan dan menambah beban kehidupan korban yang belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. Menurut Ibnu Hasim, jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan tempat tinggal justru kembali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan tempat berteduh.
Ibnu Hasim menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pembongkaran huntara dilakukan dengan alasan lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Namun, ia berharap pemerintah memastikan terlebih dahulu kesiapan tempat pengganti bagi masyarakat sebelum melakukan pembongkaran. Menurutnya, proses pemindahan warga harus dilakukan secara manusiawi, terencana, dan tidak boleh mengabaikan kondisi serta kebutuhan para korban. Keselamatan dan kelayakan tempat tinggal masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemulihan.
Sebagai Ketua Komisi I DPRK Gayo Lues, Ibnu Hasim mengaku terus menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, maupun pemerintah pusat. Ia juga menyoroti mekanisme pengalokasian anggaran yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan sumber pendanaan lainnya.
Menurutnya, penggunaan anggaran melalui Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tanpa pembahasan terlebih dahulu bersama DPRK perlu menjadi perhatian, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dan pengawasan anggaran dinilai penting agar dana pemulihan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain persoalan hunian, Ibnu Hasim meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh lebih fokus mempercepat perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, serta jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Ia menyebutkan, sejumlah jembatan gantung yang menjadi akses masyarakat menuju kawasan pertanian dan permukiman dilaporkan kembali rusak meskipun sebelumnya telah diperbaiki atau dibangun. Infrastruktur tersebut sangat penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat sehingga penanganannya harus mengutamakan kualitas serta ketahanan bangunan.
Ibnu Hasim berharap pemerintah menempatkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten, memiliki kepedulian, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam menangani pemulihan Gayo Lues. Ia mengingatkan agar anggaran negara tidak dihamburkan untuk pekerjaan yang tidak tepat sasaran atau tidak bertahan lama. Baginya, keberhasilan pemulihan bukan sekadar banyaknya proyek pembangunan, melainkan ketika masyarakat kembali memiliki rumah yang layak, anak-anak dapat bersekolah dengan baik, pelayanan kesehatan berjalan normal, ekonomi kembali bergerak, serta tidak ada lagi korban bencana yang kehilangan tempat berlindung. Pemerintah diharapkan segera mendengar keluhan warga Kampung Pasir dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak pembongkaran huntara.[Rls]
Social Header