Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, madih menunggu penjelasan Resmi dari presiden terkait pengunduran dirinya.
JAKARTA | Kabar mengejutkan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie ketika dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri Gibran yang berkembang pada hari yang sama.
"Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Budi Arie juga membenarkan informasi mengenai lokasi penyerahan surat pengunduran diri yang disebut berlangsung saat Gibran bertemu Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. Betul,” ujarnya ketika ditanya mengenai penyerahan surat tersebut di Halim.
Pernyataan Projo Menjadi Sorotan
Pernyataan Ketua Umum Projo itu menjadi perhatian karena menyangkut jabatan Wakil Presiden, salah satu posisi tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
Meski demikian, konfirmasi Budi Arie merupakan keterangan dari pimpinan organisasi kemasyarakatan, bukan pengumuman resmi dari lembaga kepresidenan.
Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi yang disertakan dari Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto, ataupun Sekretariat Negara mengenai isi surat, waktu penyerahan, dan tindak lanjut pengunduran diri yang disebutkan tersebut.
Karena itu, kabar pengunduran diri Gibran masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang berwenang sebelum dapat dinyatakan sebagai perubahan resmi dalam susunan kepemimpinan nasional.
Pengunduran Diri Wapres Memiliki Konsekuensi Konstitusional
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar telah disampaikan dan diproses sesuai ketentuan hukum, perkembangan tersebut akan berkaitan langsung dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan pemilihan Wakil Presiden pengganti menjadi kewenangan MPR.
Namun, ketentuan tersebut berlaku apabila kekosongan jabatan telah terjadi secara sah. Keterangan mengenai penyerahan surat pengunduran diri saja belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh proses ketatanegaraan telah selesai.
Publik Menanti Penjelasan Resmi
Perkembangan kabar pengunduran diri Gibran berpotensi menimbulkan perhatian luas karena berkaitan dengan kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kejelasan mengenai benar atau tidaknya pengunduran diri tersebut, status surat yang disebut telah diserahkan, serta langkah konstitusional berikutnya menjadi informasi penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
Pernyataan Budi Arie Setiadi telah memberikan konfirmasi atas informasi yang ditanyakan kepadanya. Namun, kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden tetap memerlukan penjelasan resmi dari pihak Gibran maupun lembaga negara yang berwenang.
Hingga terdapat pengumuman resmi, informasi yang dapat dinyatakan berdasarkan bahan pemberitaan ini adalah bahwa Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dan penyerahan surat kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11/2026).[]
Social Header