Asumsipublik.id | Dalam politik Indonesia, kesetiaan sering kali bertahan selama kepentingan belum berubah.
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden, sebagaimana diberitakan pada 12 November 2026, menghadirkan ironi politik yang menarik.
Gibran kehilangan dukungan, tetapi koalisi pemerintahan tetap bertahan. Partai-partai mulai mengambil jarak dari seorang tokoh, tanpa menunjukkan keinginan yang sama untuk meninggalkan kekuasaan.
Peristiwa ini membuka persoalan mendasar mengenai watak koalisi politik Indonesia. Apakah kesetiaan partai dibangun atas dasar solidaritas, kesamaan ideologi, dan komitmen terhadap agenda bersama, atau lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi kepentingan serta akses terhadap kekuasaan?
Mundurnya Gibran memberikan gambaran dalam politik Indonesia, kesetiaan terhadap seorang tokoh dapat berakhir ketika nilai strategisnya berubah, sementara hubungan dengan pusat kekuasaan tetap dipertahankan.
Gibran Ditinggalkan, Kekuasaan Tetap Dipertahankan
Gibran memiliki nilai strategis dalam konfigurasi politik menjelang Pemilu 2024.
Kehadirannya menjadi bagian dari kompromi politik antara Prabowo Subianto dan jaringan kekuasaan Joko Widodo. Gibran juga membawa keuntungan elektoral melalui popularitas Jokowi, yang dapat dijelaskan menggunakan konsep coattail effect, yakni efek elektoral seorang tokoh terhadap kandidat atau partai yang memperoleh keuntungan dari popularitasnya.
Namun, nilai strategis seorang aktor politik tidak bersifat permanen. Setelah Prabowo memenangkan pemilihan presiden dan menguasai pemerintahan, pusat gravitasi politik bergeser. Presiden menjadi pemegang sumber daya utama dalam distribusi kekuasaan, sementara kebutuhan mempertahankan hubungan simbolik dengan Jokowi tidak lagi memiliki bobot yang sama seperti ketika kontestasi elektoral berlangsung.
Dalam konfigurasi tersebut, Gibran menghadapi perubahan posisi. Nilai politiknya sebagai penghubung antara Prabowo dan Jokowi berpotensi menurun ketika Prabowo telah memiliki legitimasi elektoral dan kendali atas institusi eksekutif.
Dukungan terhadap Gibran yang sebelumnya menjadi bagian dari kompromi politik dapat berubah menjadi beban ketika kontroversi berkembang dan biaya mempertahankannya meningkat. Partai-partai kemudian memiliki pilihan yang relatif sederhana.
Mereka dapat mengambil jarak dari Gibran tanpa harus meninggalkan pemerintahan Prabowo. Secara kalkulatif, strategi tersebut memberikan keuntungan ganda. Partai dapat menghindari risiko reputasi akibat kontroversi seorang tokoh sekaligus mempertahankan akses terhadap kekuasaan, jabatan, dan sumber daya politik. Di sinilah watak transaksional koalisi Indonesia menjadi terang. Solidaritas politik tidak selalu menjadi prinsip yang mengikat para aktor.
Ketika kepentingan berubah, komitmen terhadap individu dapat dibatalkan, sementara hubungan dengan pusat kekuasaan tetap dipertahankan. Gibran menjadi contoh bahwa dalam politik elite, seseorang dapat menjadi aset ketika dibutuhkan dan berubah menjadi beban ketika kepentingan bergeser. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang permanen. Ia merupakan bagian dari kalkulasi politik yang terus diperbarui.
Kartelisasi Partai dan Melemahnya Oposisi
Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan kartelisasi partai dalam politik Indonesia.
Irfadi alumni Magister Hukum UNIS Tangerang Jakarta, melalui kajiannya mengenai politik Indonesia, menjelaskan bagaimana partai-partai dapat membangun koalisi luas untuk mengakses dan mempertahankan kekuasaan negara.
Kompetisi elektoral tetap berlangsung, tetapi batas antara pemerintah dan oposisi menjadi semakin kabur ketika hampir semua kekuatan politik memiliki kepentingan untuk bergabung dalam pemerintahan. Dalam konfigurasi kartel, partai tidak harus mempertahankan konsistensi ideologis setelah pemilu. Persaingan dapat berubah menjadi pembagian akses kekuasaan.
Partai yang sebelumnya mengkritik pemerintah dapat bergabung ke dalam kabinet, sementara partai yang semula berada dalam koalisi dapat mengambil jarak dari individu tertentu tanpa mengubah orientasi politiknya terhadap pemerintahan.
Mundurnya Gibran memperlihatkan mekanisme tersebut. Partai-partai dapat meninggalkan seorang tokoh tanpa meninggalkan struktur kekuasaan yang menopangnya.
Mereka tidak perlu membangun alternatif pemerintahan, menyusun agenda oposisi, atau menawarkan kontradiksi programatik terhadap Prabowo. Yang diperlukan cukup dengan menyesuaikan posisi terhadap perubahan kepentingan politik. Konsekuensinya adalah melemahnya oposisi secara struktural. Oposisi tidak selalu mati karena dibungkam atau dilarang secara formal.
Ia juga dapat melemah ketika partai-partai kehilangan insentif untuk berada di luar pemerintahan. Ketika akses kekuasaan lebih menguntungkan daripada konsistensi politik, oposisi menjadi posisi yang mahal dan kurang menarik bagi elite partai. Demokrasi akhirnya menghadapi situasi paradoksal. Pemilu tetap berlangsung, partai tetap berkompetisi, dan pergantian figur tetap terjadi. Namun, kompetisi tersebut tidak selalu berlanjut menjadi pertarungan gagasan, program, dan alternatif kebijakan yang substantif.
Demokrasi prosedural berjalan, sementara demokrasi kompetitif kehilangan kedalaman politiknya. Ketika hampir semua partai memiliki kepentingan dalam pemerintahan, siapa yang akan mengawasi kekuasaan? Siapa yang secara konsisten mempertanyakan kebijakan presiden? Siapa yang menawarkan alternatif ketika pemerintah melakukan kesalahan?
Oposisi yang sehat bukan sekadar kelompok yang tidak mendapatkan kursi kabinet.
Oposisi membutuhkan keberanian politik, konsistensi ideologis, dan kemampuan membangun agenda alternatif. Tanpa itu, demokrasi berisiko berubah menjadi arena negosiasi elite yang mempertukarkan jabatan dan pengaruh tanpa menghadirkan kompetisi politik yang berarti bagi masyarakat. Ketika Kesetiaan Tidak Lagi Menjadi Prinsip Politik Mundurnya Gibran juga berpotensi mengubah relasi kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi. Selama berada dalam pemerintahan, Gibran memiliki kemungkinan menjadi salah satu saluran institusional bagi pengaruh politik Jokowi.
Kehilangan posisi tersebut dapat mempersempit akses Jokowi terhadap pemerintahan, meskipun tidak otomatis menghapus popularitas, jaringan, dan kapasitas politiknya. Bagi Prabowo, situasi ini berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan. Koalisi yang tetap bertahan meskipun Gibran kehilangan dukungan menunjukkan bahwa loyalitas partai lebih terikat pada keberlanjutan akses pemerintahan daripada solidaritas terhadap figur tertentu. Namun, konsolidasi kekuasaan presiden tidak identik dengan penguatan demokrasi.
Persoalan yang lebih mendasar terletak pada konsekuensi bagi demokrasi Indonesia. Jika perubahan posisi Gibran tidak diikuti perubahan struktur koalisi, maka pergantian aktor politik tidak menghasilkan perubahan berarti dalam konfigurasi kekuasaan. Elite dapat saling meninggalkan, bernegosiasi ulang, dan membangun kompromi baru tanpa harus menghadirkan kompetisi politik yang lebih sehat.
Ketika Jokowi Meninggalkan PDI Perjuangan
Fenomena ini sesungguhnya memiliki preseden yang tidak jauh dari pengalaman politik Jokowi sendiri.
Jokowi membangun karier politik melalui PDI Perjuangan, memperoleh dukungan organisasi, jaringan, dan legitimasi partai hingga menjadi presiden. Namun, hubungan tersebut mengalami keretakan ketika kepentingan politik menjelang Pemilu 2024 tidak lagi berjalan searah. Jokowi kemudian mengambil jarak dari partai yang membesarkan karier politiknya dan membangun konfigurasi dukungan yang berbeda.
Tentu, pengalaman Jokowi dan situasi Gibran tidak sepenuhnya identik. Jokowi merupakan aktor politik dengan popularitas, jaringan, serta kapasitas mobilisasi elektoral yang jauh lebih besar.
Gibran berada dalam posisi yang berbeda secara institusional. Namun, keduanya memberikan ilustrasi tentang bagaimana hubungan politik dapat berubah ketika kepentingan tidak lagi menemukan titik temu. Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan, Gibran ditinggalkan koalisi, tetapi partai-partai tetap mempertahankan akses terhadap kekuasaan. Di sinilah ironi politik Indonesia menjadi semakin jelas.
Sejarah solidaritas, kedekatan personal, dan hubungan organisasi tidak selalu mampu menandingi kalkulasi kepentingan elite. Kesetiaan politik dapat berakhir ketika kepentingan berubah. Yang menjadi persoalan bagi demokrasi adalah ketika kepentingan mempertahankan kekuasaan terus bertahan, sementara kesetiaan terhadap ideologi, organisasi, dan komitmen politik justru semakin mudah dinegosiasikan.
Dalam situasi seperti itu, demokrasi Indonesia menghadapi risiko menjadi arena pergantian elite tanpa oposisi yang kuat, tanpa kompetisi programatik yang konsisten, dan tanpa jaminan bahwa kekuasaan benar-benar diawasi.[]

Social Header