BANDA ACEH | Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik penanganan kasus mantan pejabat Inspektorat berinisial FD yang menjadi perhatian masyarakat. Illiza menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berkomitmen menegakkan syariat Islam secara konsisten tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa.
Penegasan tersebut disampaikan Illiza melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (15/11/2026). Ia menyatakan bahwa penegakan syariat Islam tidak boleh berhenti sebatas slogan atau pernyataan di hadapan publik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Illiza juga membantah anggapan bahwa dirinya melindungi pihak tertentu dalam perkara tersebut. Baginya, komitmen terhadap aturan harus dibuktikan melalui langkah konkret dan proses yang berjalan sesuai ketentuan hukum.
Menjelaskan perkembangan penanganan perkara FD, Illiza menyebutkan bahwa Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) sejak awal telah mengambil langkah penindakan. FD disebut telah ditangkap dan menjalani proses penyidikan. Dari sisi administrasi kepegawaian, Illiza mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD pada 23 Oktober 2026. Namun, keputusan tersebut juga telah diajukan banding oleh pihak yang bersangkutan.
Illiza turut menanggapi anggapan bahwa dirinya memberikan perlindungan kepada mantan pejabat tersebut. Ia mempertanyakan tudingan itu dengan mengingatkan bahwa proses penindakan telah dilakukan sejak awal, bahkan berujung pada keputusan pemberhentian dari status kepegawaiannya. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin dan aturan kepegawaian.
Lebih lanjut, Illiza menjelaskan bahwa proses disiplin kepegawaian berbeda dengan proses hukum pidana. Sebagai wali kota, dirinya memiliki kewenangan dalam urusan administrasi pemerintahan dan kepegawaian, tetapi tidak berwenang mengintervensi penilaian aparat penegak hukum terhadap suatu perkara. Karena itu, ia meminta masyarakat memahami bahwa keputusan pemberhentian sebagai aparatur sipil negara tidak serta-merta sama dengan penetapan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana dalam suatu perkara.
Terkait proses penyidikan, Illiza menyampaikan bahwa Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Pemeriksaan tersebut, menurut keterangannya, turut melibatkan saksi ahli dan hasilnya telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Illiza juga menyebutkan bahwa pihak kejaksaan menilai unsur jarimah yang dipersoalkan belum terpenuhi. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara yang perlu dipahami secara utuh, dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum.
Di tengah polemik tersebut, Illiza mendorong DPRA bersama para ahli hukum jinayat untuk mengkaji kembali ketentuan dalam qanun jinayat. Ia menilai evaluasi regulasi penting dilakukan agar aturan memiliki kejelasan, tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, serta dapat diterapkan secara tepat dalam penanganan perkara. Menurutnya, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Illiza juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia berharap seluruh pihak menghormati proses hukum serta menyerahkan penilaian perkara kepada lembaga yang berwenang. Menutup penjelasannya, Illiza kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam tanpa tebang pilih. “Tidak ada yang kebal aturan, tidak ada tebang pilih dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh,” tegasnya.[]

Social Header