ACEH BIREUEN| Terkait isu adanya salah satu kandidat dalam Usulan DPRK Bireuen yang Berinisial "M" dianggap sedang bermanuver dan mencari sensasi semata saat menyebutkan prioritas untuk menduduki posisi penjabat (Pj) bupati Bireuen Periode 2023-2024.
Namun demikian, menurut salah satu Pengamat Politik Nasional James NKRI Asal Aceh Putra Bireuen, saat dijumpai di salah satu Coffee Pusat Kota Bireuen, yang berpeluang tinggi untuk melanjutkan dan menduduki posisi Pj Bupati Bireuen adalah Dr.Aulia Sofyan, Ph.D, Hal ini bukan tanpa alasan, Sebab menurutnya, PJ Bupati Bireuen tersebut sudah terlihat gebrakannya untuk membangun Bireuen, hanya saja segelintir kelompok tertentu yang tidak menyukainya, itu biasa, nama saja pimpinan ada yang bersifat kepentingan umum ada yang bersifat kelompok, jadi kita yang memang benar ingin memajukan Bireuen tidak perlu dengan memberi modal, berilah pemikiran dan dukungan yang berkesinambungan untuk memajukan daerahnya. Ujarnya.
Dikatakan sebelumnya, Karena menurutnya, Pj Bupati ini merupakan representasi pelayan publik. Bukan pelayan politik dalam keadaan demisioner.
Ia melihat ada indikasi usulan berdasar selera keepentingan, tidak merujuk kompetensi dan kualifikasi administratif, yakni yang kuat, mudah-mudahan Menteri Dalam Negeri tidak salah pilih, kita hanya berharap PJ Bireuen yang sekarang ini bisa dilanjutkan kembali Estafet kepemimpinannya, kata James NKRI.
Disisi lain, pusat juga haru melihat dinamika kedepan, kepentingan pusat di 2024, dimana tahun politiknya nanti, melihat Aulia ini sebagai Pegawai dari Pusat yang ditugaskan ke Daerah sebagai Putra Bireuen kembali kekampung halaman dialah yang tahu seluk belum dan mampu untuk mensterilkan semua arahan dari pusat, dan untuk itu kita yakin sekali bahwa kemampuan itu ada sama bapak Aulia, ditambah lagi dengan PR yang sedang kita selesaikan, dan ini juga butuh dukungan dari semua pihak. Ucap Pengusaha Curutu Indonesia di Pulau Jawa, yang biasa dipanggil James NKRI.
Terakhir kita lihat, selama setahun berjalan kami menilai pak Aulia ini tidak melanggar memimpin pemerintahannya, hal ini sesuai arahan pusat, dan juga sesuai dengan sumpah jabatan, yang ditakuti oleh simareka itu, karena dia tegas dalam melakuan evaluasi birokrasi serta tegas dalam penggunaan aggaran APBD harus benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat, Tutupnya.[Red]
Social Header