BIREUEN | Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud, SE, MAP (HRD) menggelar pertemuan diskusi pada coffee morning, dengan wartawan Bireuen, Sabtu (2/11/2024) di Meuligoe Resident, Cot Gapu.
Dalam hal itu, HRD menyebutkan, Penyelenggara pemilu dan Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan serius melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi terkait maraknya isu money politics (politik uang) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Bireuen yang tinggal hitungan hari.
Oleh Karena itu, jika praktik money politik dibireuen bisa terjadi kembali, tanpa ada pencegahan dan tindakan, maka akan menghilangkan integritas dan kualitas demokrasi di Kabupaten Bireuen untuk akan datang.
Disebutkan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten Bireuen harusnya tidak pasif dan terkesan tak berbuat apa-apa dalam mencegah isu politik yang berbaur uang. "Apa yang telah mereka lakukan untuk mencegah praktek politik uang di Bireuen. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Jangan sampai ada kesan mereka takut dan tak berdaya untuk mencegah terjadinya money politik pada Pilkada Bireuen,” harap HRD.
Lanjutnya, menurut Mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan institusi Negara, sepetti langkah Polres Bireuen sebelumnya, sejauh mana langkah yang dilakukan penegak hukum tersebut dalam mencegah ataupun mensosialisasikan praktik kotor politik uang. Terlebih saat ini, langkah tersebut juga didukung penuh, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen.
“Dukungan ini memang patut kita acukan apresiasinya kepada Kepala Kejaksaan (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi dengan melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk imbauan di seluruh gampong dalam kabupaten Bireuen, agar tak melakukan money politik, tak menerima dan memberikan uang,” jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Murdani Yusuf-Abdul Muhaimin (Mu’Min) Nomor Urut 1.
HRD kembali mengingatkan, khusus untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen, berharap agar penyelenggaraan pemilu itu bersikap profesional dan netral, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan integritas KIP Bireuen untuk mencari kemenangan dalam Pilkada 2024 ini.
Disinggung terkait pemberitaan sebelumnya, memberikan tiket umrah atau uang Rp 50 juta kepada warga yang mau menangkap dan menjadi saksi pelaku money politik di Bireuen. Itu murni kita berikan, ungkap anggota DPR RI Dapil Aceh 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Saya berjanji, Rp 50 Juta atau tiket umrah bagi masyarakat yang berani menangkap dan berani menjadi saksi pelaku politik kotor ini, siap kita hadiahkan. Ini sebagai bentuk seruan tegas saya (HRD) untuk semangat dalam menjaga integritas pesta demokrasi di Kabupaten Bireuen.
“hal tersebut bukan sekedar janji yang saya berikan, itu benar-benar serius akan saya akab berikan penuh bagi yang berhasil menangkap dan menjadi saksi pelaku money politics di Bireuen,” tegas HRD.
Editor : Redaksi (Ir)
Social Header