BANDA ACEH | Jaringan Pemuda Barat Selatan (JP-Barsela) mendesak Wali Kota Banda Aceh, Illiza-Afdhal, untuk segera mencopot Direktur PDAM Tirta Daroy. Mereka menilai perusahaan daerah tersebut gagal menyelesaikan krisis air bersih yang terus menghantui warga ibu kota.
Meski permasalahan ini telah berlangsung lama, belum ada solusi konkret, sementara tagihan air tetap berjalan meski aliran air sering tersendat.
Ketua JP-Barsela, Muhammad Arhas, menegaskan bahwa masalah air bersih harus menjadi prioritas utama Wali Kota Banda Aceh.
“Keluhan warga tentang air bersih sudah bertahun-tahun, tetapi belum ada perbaikan nyata. Ini adalah kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi pemerintah,” ujar Arhas, Kamis (18/03/2025).
Menurutnya, banyak warga harus begadang tengah malam hanya untuk menampung air, karena aliran air lancar saat waktu istirahat, sementara di siang hari sangat minim bahkan sering tidak mengalir sama sekali. Ia menilai kondisi ini sangat tidak manusiawi dan seharusnya tidak terjadi di ibu kota provinsi.
“Bayangkan, warga harus menunggu air di tengah malam, padahal itu waktu mereka beristirahat. Ini jelas tidak wajar dan sangat memprihatinkan. Aneh sekali, masalah ini sudah lama terjadi, tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Arhas juga menyoroti meningkatnya biaya listrik akibat penggunaan pompa air (sanyo) yang harus dinyalakan lebih lama karena aliran air yang tidak stabil. Bahkan, meski air tidak mengalir, meteran air tetap berjalan, sehingga tagihan tetap tinggi.
“Listrik membengkak karena sanyo harus terus menyala, tapi air yang keluar tidak sebanding. Lebih parah lagi, meteran tetap berjalan meskipun air tidak mengalir. Ini jelas merugikan warga yang sudah membayar tagihan,” tambahnya.
JP-Barsela juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja PDAM Tirta Daroy. Menurut Arhas, evaluasi perlu dilakukan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat.
“PDAM adalah perusahaan daerah, bukan milik pribadi. Jika terus merugikan masyarakat, sudah saatnya ada perombakan manajemen. Kami berharap Wali Kota Illiza-Afdhal bisa mengambil langkah tegas agar krisis air bersih ini segera teratasi,” tutup Arhas.
Social Header