Baca pelan pelan sampai habis...!!
Opini ini sengaja saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan transparansi dana desa pada vidio dan opini saya sebelumnya, bukan mengklarifikasi tapi menegaskan saja.
Dana desa selalu dipersepsikan buruk bahkan menjadi sumber musibah, seolah Dana Desa "berlumuran dosa, " dibandingkan anggaran lain di Republik ini. Padahal, jika mau jujur membandingkan, seburuk apa pun transparansi dana desa, ia justru masih lebih terang-benderang dibanding banyak anggaran lain.
Mengapa demikian? Berikut alasannya;
Pertama, sejak tahap perencanaan, warga desa sudah dilibatkan. Musyawarah desa bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan ruang bersama untuk menentukan arah penggunaan anggaran. Tidak semua usulan terakomodasi, memang. Tapi fakta bahwa warga ikut duduk, bicara, dan memberi suara adalah hal yang jarang ditemukan pada level anggaran lain. Persoalan nya didesa kamu apakah musdesnya dilaksanakan dengan baik atau tidak?
Kedua, saat anggaran disusun dan APBDes ditetapkan, desa diwajibkan membuka dokumennya ke publik. Mulai dari baliho panjang di pinggir jalan, papan informasi, hingga media desa yang mudah diakses warga. Benar, tidak ada jaminan isi baliho itu sepenuhnya jujur. Tapi justru di situlah fungsinya: sebagai petunjuk awal agar warga bisa membandingkan antara angka di papan dengan kenyataan di lapangan. Nah..dari sini saya kembali bertanya lagi apakah Baliho itu dipajang tidak? Jika sudah terpajang, apakah kamu berani mempertanyakan jika masih merasa bingung atau melaporkan jika ketidak beresan itu nyata?
Ketiga, di akhir tahun, ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaa pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam musyawarah desa. Warga hadir, mendengar, menilai, mengkritisi, bahkan menyanggah laporan tersebut. Disini laporan tidak dinilai dari imajinasi, tapi dari apa yang kamu lihat setiap hari: jalan yang dibangun, drainase yang mangkrak, atau proyek yang hanya ramai di awal. Dipoin tiga ini adalah Medan uji keberanian untuk lakukan koreksi, jangan hanya berani berbicara diluar,di sosmed, begitu di Musdes mulut terkunci.
Lalu pertanyaannya: jika dana desa relatif terbuka, mengapa masih ada kepala desa yang ditangkap?
Jawabannya sederhana: karena dana desa terlalu nyata. Pembangunan terlihat, yang baik tampak, yang buruk pun sulit disembunyikan. Ketika jalan tidak jadi, gedung fiktif, atau kepala desa bergaya hidup mencolok, semua itu mudah terbaca oleh warga.
Kalimat seperti, “Anggaran desa besar tapi tidak ada pembangunan” atau “Kepala desa foya-foya” justru menjadi bukti bahwa dana desa itu transparan. Jika tidak ada baliho mana mungkin kamu bisa tahu bahwa kegiatan itu dimarkup atau tidak sesuai dengan anggaran.
Jadi Persoalannya bukan hanya pada keterbukaan anggarannya, melainkan pada keberanian warga untuk mengawasi dan ketegasan pihak berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Sekali lagi transparansi itu adalah ikhtiar, namun ikhtiar itu tidak akan berguna apa apa jika tidak ada keberanian moral untuk mengawasi dan menindak.
Dana desa tidak berlumuran dosa dia adalah berkah bagi desa, menghapusnya adalah kedzaliman nyata bagi Desa dan Warganya. **
Sumber : Hamadin Moh Nurung
Editor : Redaksi/safrina
Social Header