 |
| Plt.Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, mewakili Sekda Aceh |
BANDA ACEH | Pemerintah Aceh mempercepat langkah pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana besar yang melanda wilayah tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya akselerasi program pemulihan guna mengembalikan produktivitas lahan dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Percepatan Kegiatan Lingkup Pertanian dan Perkebunan Aceh yang dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, mewakili Sekda Aceh, di Aula Unit I Distanbun Aceh, Kamis (30/4/2026).
Dalam sambutan tertulisnya, Sekda menekankan bahwa pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produksi, kualitas hasil, serta daya saing komoditas, baik tanaman pangan maupun perkebunan. Menurutnya, efisiensi usaha, produktivitas, kapasitas usaha, hingga nilai tambah menjadi indikator utama dalam mendorong sektor ini tetap tumbuh di tengah tantangan.
Aceh, bersama Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sebelumnya dilanda bencana besar pada 26 November 2025 yang menyebabkan kerusakan masif di 18 kabupaten/kota. Infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, hingga lahan pertanian dan perkebunan turut terdampak parah, bahkan menelan korban jiwa dalam jumlah besar.
Data menunjukkan, sekitar 57.364 hektare areal persawahan terdampak, dengan rincian 27.437 hektare rusak ringan yang kini dalam proses optimalisasi lahan seluas 27.071 hektare. Sementara itu, 13.405 hektare mengalami kerusakan sedang, dengan sebagian telah memasuki tahap rehabilitasi, dan 16.283 hektare lainnya masuk kategori rusak berat yang belum tertangani.
Pemerintah Aceh berharap dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pertanian, untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam menangani lahan rusak berat. Selain itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat diminta mempercepat pemenuhan persyaratan teknis guna mendukung percepatan eksekusi di lapangan.
Sekda juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi seperti USK, UNIMAL, dan UNSAM, serta keterlibatan TNI dan kelompok tani dalam mempercepat proses rehabilitasi. Targetnya, lahan pertanian yang rusak dapat kembali berfungsi, bahkan lebih produktif dibanding sebelum bencana.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga Luas Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya mempertahankan ketahanan dan swasembada pangan, sekaligus mencegah alih fungsi lahan.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr. Hermanto, memastikan pemerintah pusat terus mengupayakan pemulihan areal terdampak. Ia menargetkan sebagian lahan sudah dapat ditanami kembali mulai akhir Mei 2026.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV, Ir. T.A. Khalid, menekankan pentingnya komitmen dan kerja cepat seluruh pihak agar pemulihan tidak berlarut-larut. Menurutnya, petani sudah terlalu lama menunggu kepastian untuk kembali menggarap lahan mereka.
Pertemuan tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Distanbun Aceh, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, hingga perwakilan kelompok tani, sebagai wujud sinergi dalam mempercepat kebangkitan sektor pertanian Aceh.[]
Social Header