BANDA ACEH | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perikanan Karang dan Demersal di Provinsi Aceh di Hotel Ayani, Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).
Forum strategis tersebut menjadi momentum penting memperkuat tata kelola perikanan berkelanjutan berbasis data ilmiah sekaligus memperkuat keterlibatan Panglima Laot dalam menjaga kelestarian sumber daya laut Aceh, khususnya di kawasan Selat Benggala.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev, menegaskan bahwa sektor perikanan Aceh harus dikelola secara kolaboratif, terukur, dan berbasis kajian ilmiah agar potensi laut Aceh tetap lestari sekaligus mampu memberi manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.
Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya ikan yang sangat besar, terutama ikan karang dan demersal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nelayan skala kecil.
Namun demikian, Safrizal mengingatkan bahwa pengelolaan sektor kelautan juga menghadapi tantangan serius, mulai dari praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, ancaman eksploitasi berlebih (over exploitation), hingga tingginya penangkapan ikan juvenil yang dapat mengancam keberlanjutan stok ikan di masa mendatang. Karena itu, kebijakan berbasis data dan penguatan pengawasan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
"Pengelolaan perikanan harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, Panglima Laot, lembaga penelitian, hingga masyarakat nelayan. Kita ingin memastikan sumber daya laut Aceh tetap terjaga dan kesejahteraan nelayan terus meningkat,” ujar Safrizal dalam arahannya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh penting dan akademisi bidang perikanan, di antaranya Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Muchlisin, yang juga menjabat Ketua Forum Ilmiah Aceh, mantan Dekan Fakultas Perikanan Universitas Abulyatama (Unaya) Azwar Thaib, M.Si., unsur akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, unsur LSM, serta tim peneliti dari Wildlife Conservation Society (WCS).
Dalam forum tersebut, tim peneliti memaparkan hasil kajian stok ikan demersal di wilayah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 dan WPP 572, termasuk kondisi populasi ikan, pola pemanfaatan sumber daya laut, hingga rekomendasi strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir dengan upaya konservasi laut Aceh.
Paparan ilmiah itu sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP) yang selama ini dijalankan bersama berbagai pihak.
Safrizal mendorong kerja sama dengan Forum Ilmiah Aceh maupun lembaga terkait untuk menyediakan data hasil tangkapan ikan secara berkala, mulai dari harian, bulanan hingga tahunan di setiap pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan Aceh.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Aceh, Samsul Bahri, S.Pi., M.Si. atau yang akrab disapa Ampon Samsul, menambahkan bahwa DKP Aceh mendukung penuh penguatan kerja sama dengan Forum Ilmiah Aceh guna memperkuat data hasil tangkapan ikan di 21 pelabuhan perikanan di Aceh. Menurutnya, data ilmiah sangat penting untuk menjadi pijakan kebijakan sektor kelautan yang tepat sasaran.
"Ke depan kita ingin memperkuat kolaborasi dengan forum ilmiah untuk mendukung data hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan Aceh. Bahkan jika memungkinkan, kita juga ingin mengkaji secara ilmiah stok ikan tuna dan cakalang di laut Aceh,” ujar Ampon Samsul.
Ia menambahkan, kajian tersebut menjadi sangat penting mengingat Pemerintah Aceh saat ini dalam proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga telah mengusulkan perluasan batas kewenangan laut Aceh dari 12 mil menjadi 200 mil. Dengan dukungan data ilmiah yang kuat, Aceh diharapkan memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam memperjuangkan pengelolaan sumber daya laut yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan di Hotel Ayani tersebut, DKP Aceh berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, Panglima Laot lhok, lembaga penelitian, serta komunitas nelayan semakin kuat untuk mewujudkan tata kelola perikanan Aceh yang modern, berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir di seluruh Aceh.[rel]
Social Header