BANDA ACEH – Ketua Komisi III DPRA, Hj. Aisyah Ismail atau Kak IIN, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Aceh yang meminta Pertamina memperbaiki sistem pelayanan di seluruh SPBU. Langkah tersebut dinilai penting untuk menertibkan antrean panjang, mencegah kegaduhan, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Politisi Fraksi Partai Aceh itu menegaskan, pengawasan sektor energi merupakan salah satu tugas strategis Komisi III DPRA. Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya alam dan potensi energi yang melimpah, sehingga pengelolaannya harus benar-benar memberikan keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat Aceh, bukan justru menimbulkan kesulitan di lapangan.
“Kami mendukung langkah Pemerintah Aceh meminta Pertamina memperbaiki pelayanan di SPBU. Antrean BBM harus ditertibkan karena apabila terus dibiarkan, bukan hanya mengganggu fasilitas umum, tetapi juga dapat menghambat aktivitas serta perputaran ekonomi masyarakat,” kata Kak IIN, Jumat (31/7/2026).
Kak IIN mengingatkan agar distribusi Pertalite dan Biosolar bersubsidi diawasi secara ketat. Ia tidak ingin terjadi permainan calo, penimbunan, penyalahgunaan QR Code, maupun praktik para bandar yang mengambil keuntungan dari BBM subsidi, sementara masyarakat yang berhak justru harus mengantre panjang dan kesulitan memperoleh bahan bakar.
Menurutnya, Pemerintah Aceh, Pertamina, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU harus membangun sistem pengawasan terpadu. Penambahan petugas pada setiap dispenser, pemeriksaan QR Code sebelum kendaraan sampai ke pompa, pengaturan jalur antrean, serta penambahan layanan pada jam sibuk dinilai perlu segera diterapkan secara konsisten.
“Suplai BBM, baik Biosolar maupun Pertalite bersubsidi, harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai antrean panjang menghambat pedagang, petani, nelayan, angkutan umum, dan aktivitas usaha lainnya. BBM subsidi harus diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” tegasnya.
Kak IIN memastikan Komisi III DPRA akan terus mengawal kebijakan energi dan distribusi BBM di Aceh. Ia berharap langkah Pemerintah Aceh menertibkan pelayanan SPBU disertai evaluasi berkala, penindakan tegas terhadap setiap penyimpangan, serta penambahan kuota agar masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, mudah, dan tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRA, Hj. Aisyah Ismail atau Kak IIN, berharap Kapolda Aceh terus memperkuat sinergi dengan DPRA dan Pemerintah Aceh dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan seluruh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang solid antarlembaga sangat penting untuk menciptakan situasi Aceh yang aman, damai, bermartabat, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Social Header