Breaking News

Tepis Isu Miring, Ketua DPRK Bireuen Klarifikasi Kronologi Rapat Internal Pasca Paripurna

 

Juniadi. SH Ketua DPRK Kabupaten Bireuen 

​BIREUEN – Ketua DPRK Bireuen angkat bicara untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang berkembang terkait aktivitas anggota dewan pasca rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati. Ketua DPRK menegaskan bahwa narasi yang beredar di luar tidak sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi.

​Dalam keterangannya, Ketua DPRK Bireuen menjelaskan kronologi kejadian untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir.

​"Perlu saya luruskan, setelah rapat paripurna agenda penyampaian jawaban Bupati selesai, saya turun bersama Wakil Bupati, Sekda, serta pihak pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan karena agenda resmi rapat telah selesai dan seluruh pihak sepakat untuk jeda melaksanakan salat Asar," ujar Ketua DPRK Bireuen.

​Ia menambahkan, terkait adanya permintaan dari beberapa rekan anggota dewan untuk menggelar rapat internal, kesepakatan telah diambil untuk melaksanakannya setelah ibadah salat Asar selesai.

​"Sesuai kesepakatan, saya kembali ke lantai 3 untuk menemui rekan-rekan yang tadi menginginginkan rapat internal. Rapat tersebut berlangsung produktif dan selesai pada pukul 18.00 WIB lebih," jelasnya.

​Bukan Rapat Paripurna Lanjutan, Ini Penjelasan Objektifnya

​Ketua DPRK Bireuen juga mengklarifikasi mengenai cakupan peserta rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat internal yang dimaksud bukanlah rapat paripurna atau rapat yang melibatkan seluruh anggota dewan secara kolektif, melainkan forum diskusi khusus.

​"Rapat internal tersebut tidak ditujukan untuk seluruh anggota, melainkan hanya bagi beberapa anggota yang menginginkan penjelasan mendalam terkait hal-hal yang selama ini mungkin dianggap masih terganjal atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut di masing-masing anggota," tegasnya.

​Pihak DPRK Bireuen berharap melalui klarifikasi ini, masyarakat dapat memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari dinamika kerja kedewanan yang wajar, transparan, dan dilakukan untuk kepentingan efektivitas kinerja lembaga.

​"Kami mengimbau kepada publik dan media untuk selalu melakukan konfirmasi agar informasi yang diterima akurat dan tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di tengah masyarakat," tutupnya.

Sumber : Ketua DPRK Bireuen.


© Copyright 2022 - Asumsi Publik - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini