Wakil Rakyat atau Wakil Kepentingan? Keributan DPRK Bireuen Tuai Sorotan

 

Muliadi. SH Kabag Hukum dan HAM APDESI Kab. Bireuen

BIREUEN – Beredarnya video yang memperlihatkan keributan dalam rapat DPRK Bireuen pada Kamis (16/7/2026) memicu kekecewaan masyarakat. Di saat ribuan warga masih berjuang memulihkan kehidupan pascabanjir dan berharap lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang tersaji justru pemandangan yang dinilai tidak mencerminkan kedewasaan seorang wakil rakyat.

Kepala Bagian Hukum dan HAM DPC APDESI Kabupaten Bireuen, Tgk. Muliadi, SH, menyebut peristiwa tersebut sebagai tamparan bagi marwah lembaga legislatif. Menurutnya, ruang sidang DPRK adalah tempat melahirkan solusi, bukan arena adu emosi yang akhirnya menjadi konsumsi publik.

"Rakyat memilih anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan mempertontonkan kemarahan dan pertengkaran. Sangat disayangkan jika energi yang seharusnya digunakan menyelesaikan persoalan rakyat justru habis untuk konflik yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat," tegas Tgk. Muliadi.

Ia menilai, saat ini masyarakat Bireuen lebih membutuhkan langkah nyata dalam penanganan dampak banjir, pengawasan anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi. Karena itu, perilaku yang menimbulkan kegaduhan di ruang rapat hanya akan memperburuk citra lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat.

"Di mana nurani para wakil rakyat ketika masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan mereka? Rakyat tidak membutuhkan tontonan yang memalukan. Rakyat membutuhkan kerja nyata, keberanian mengawal kepentingan publik, dan keteladanan dalam bersikap," katanya.

Menurut Tgk. Muliadi, masyarakat juga berhak mempertanyakan prioritas DPRK Bireuen, terutama setelah sebelumnya muncul sorotan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD). Oleh karena itu, ia meminta seluruh anggota DPRK membuktikan kepada publik bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi prioritas utama.

Ia juga meminta pimpinan DPRK Bireuen melakukan evaluasi terhadap etika dan disiplin anggota dewan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Jangan biarkan kepercayaan rakyat terus terkikis oleh perilaku yang tidak mencerminkan kehormatan lembaga. Setiap tindakan anggota DPRK akan dinilai langsung oleh masyarakat. Jabatan itu adalah amanah, bukan panggung untuk mempertontonkan ego."

APDESI berharap seluruh anggota DPRK Bireuen segera kembali fokus menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta membuktikan kepada masyarakat bahwa lembaga legislatif benar-benar hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, bukan sekadar menjadi sumber kegaduhan politik. [ Rilis ]