Bireuen – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen mendesak Baitul Mal Aceh agar segera membuka informasi mengenai program penerimaan dana bantuan modal usaha Tahun 2026 kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat.
Ketua JASA Kabupaten Bireuen, Mauliadi, S.H., mengatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, mekanisme seleksi, hingga proses penetapan penerima bantuan.
> "Kami meminta Baitul Mal Aceh segera membuka informasi penerimaan dana modal usaha Tahun 2026 secara terbuka. Jangan sampai masyarakat kesulitan memperoleh informasi atau hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Program ini harus dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat yang memenuhi syarat," kata Mauliadi.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengawasi jalannya program dan meminimalkan potensi penyimpangan.
JASA Bireuen juga meminta agar proses seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, tanpa adanya praktik titipan, percaloan, maupun perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
"Karena dana yang dikelola berasal dari amanah umat, maka pengelolaannya harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Publik berhak mengetahui mekanisme program agar tidak menimbulkan kecurigaan ataupun polemik di tengah masyarakat," tegas Mauliadi.
Selain itu, JASA Bireuen mendorong Baitul Mal Aceh untuk menyediakan kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat apabila ditemukan kendala atau dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Di akhir keterangannya, Mauliadi berharap pembukaan informasi penerimaan dana modal usaha Tahun 2026 menjadi wujud komitmen Baitul Mal Aceh dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya. [ Rilis ]
Social Header