BANDA ACEH | Babak baru kepemimpinan Partai Demokrat Aceh resmi dimulai. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menetapkan Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode 2026–2031. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan DPP kepada Sayuti di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 18 September 2026. SK diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.
Penetapan Sayuti menjadi ujung dari rangkaian Musyawarah Daerah VI Partai Demokrat Aceh yang digelar di Banda Aceh pada 19 Agustus 2026. Dalam proses Musda, Sayuti Abubakar dan Nurdiansyah Alasta sama-sama memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada DPP sebagai calon ketua. Mekanisme internal Demokrat kemudian menempatkan keputusan akhir kepemimpinan DPD di tingkat DPP.
Sebelum keputusan tersebut keluar, Sayuti telah memperoleh dukungan luas dari struktur Demokrat di kabupaten/kota. Ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon pada 11 Agustus 2026, ia datang bersama dukungan dari 21 DPC Partai Demokrat se-Aceh. Dukungan tersebut menjadi salah satu gambaran kuatnya basis konsolidasi Sayuti dalam proses menuju Musda.
Sayuti bukan nama baru dalam kehidupan publik Aceh. Saat ini ia menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe periode 2025–2030. Pengalaman sebagai kepala daerah, aktivitas organisasi, jejaring sosial, serta perjalanan politiknya kini bertemu dengan tanggung jawab baru untuk memimpin salah satu partai nasional di Aceh.
Mandat tersebut sekaligus membawa pekerjaan organisasi yang tidak ringan. Kepemimpinan baru DPD Demokrat Aceh akan berhadapan dengan agenda konsolidasi struktur di 23 kabupaten/kota, penguatan kaderisasi, penataan mesin partai hingga tingkat akar rumput, serta persiapan menghadapi agenda politik berikutnya. Dalam Musda sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mengingatkan seluruh kader agar menjaga kekompakan dan soliditas setelah proses kontestasi selesai.
Sejumlah kader Demokrat Aceh telah menyampaikan ucapan selamat menyusul penetapan tersebut. Momentum ini juga menjadi titik penting bagi seluruh unsur partai untuk kembali berada dalam satu barisan setelah proses pemilihan ketua. Perbedaan dukungan selama tahapan Musda merupakan bagian dari mekanisme organisasi, sedangkan fase berikutnya beralih pada konsolidasi dan penyusunan agenda kepengurusan baru.
Bagi Sayuti, penetapan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih luas. Selain menjalankan mandat sebagai kepala daerah, ia kini memegang kendali organisasi Demokrat Aceh menuju periode politik selanjutnya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kepengurusan baru dapat merawat kader senior, membuka regenerasi, memperluas ruang bagi perempuan dan generasi muda, serta menjaga komunikasi antara DPD, DPC, fraksi legislatif, dan DPP.
Dengan keluarnya keputusan DPP, proses panjang pemilihan Ketua Demokrat Aceh kini memasuki fase baru. Fokus berikutnya berada pada konsolidasi internal dan pembentukan kepengurusan yang mampu bekerja hingga tingkat daerah. Penetapan Sayuti Abubakar bukan lagi soal siapa yang memenangkan proses internal, melainkan menjadi awal pengujian kepemimpinan dalam membawa organisasi Demokrat Aceh menjalankan agenda politik dan pelayanan aspirasi masyarakat selama periode 2026–2031.[]
Social Header