BANDA ACEH | Penunjukan Taufik, ST., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh pada 27 Agustus 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, terutama dalam mempercepat realisasi APBA Perubahan 2026 dan menyiapkan RAPBA 2027.
Ketua Yayasan Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP), Dr. Samsuardi, MA, menilai Taufik merupakan salah satu figur potensial untuk dipertimbangkan sebagai Sekda Aceh definitif, dengan catatan mampu menunjukkan kinerja yang terukur selama menjalankan tugas sebagai Plt.
Menurutnya, kebutuhan Aceh saat ini bukan hanya kepemimpinan administratif, tetapi sosok Sekda yang mampu menggerakkan SKPA, membangun komunikasi efektif dengan DPRA, sekaligus memastikan program dan anggaran berjalan sesuai target.
Hal tersebut dinilai semakin penting melihat kondisi realisasi keuangan APBA 2026. Berdasarkan data per 9 September 2026, realisasi keuangan Aceh baru mencapai 54,67 persen, sementara target sampai 30 September ditetapkan 62,02 persen, sehingga masih terdapat deviasi sekitar 7,35 persen.
“ Angka ini menunjukkan masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Sekda memiliki posisi strategis untuk memastikan seluruh SKPA mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, terutama terhadap SKPA yang realisasinya masih jauh di bawah target ,” ujar Dr. Samsuardi.
Ia mencontohkan sejumlah SKPA yang masih memiliki kesenjangan cukup besar serapan APBA adalah Baitul Mal Aceh yang baru terealisasi 40,77 persen dari target 83,62 persen, Dispora 41,51 persen dari target 83,07 persen, Dinas Sosial Aceh (Dinsos) yang memiliki pagu sekitar Rp172,76 miliar, dengan target realisasi 30 September sebesar 91,90 persen, sedangkan realisasi per 9 September tercatat 76,30 persen. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar 15,61 persen dari target.
Sementara sektor UMKM, yang tercermin pada Diskop-UKM, memiliki pagu sekitar Rp106,65 miliar. Target realisasi hingga 30 September sebesar 55,85 persen, sedangkan realisasi per 9 September baru 39,96 persen, atau masih tertinggal sekitar 15,90 persen dari target.
“ Dinsos dan Diskop-UKM harus mendapat perhatian karena programnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Percepatan anggaran harus dibarengi dengan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan penerima_ ,” katanya
“ Ini harus menjadi perhatian serius. Sekda tidak cukup hanya mengkoordinasikan rapat, tetapi harus memastikan setiap SKPA memiliki langkah konkret untuk mengejar target realisasi_ ,” tegasnya.
Dr. Samsuardi menilai Taufik memiliki modal pengalaman birokrasi dan kemampuan koordinasi lintas sektor. Pengalamannya sebagai Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral Setda Aceh dinilai menjadi salah satu bekal dalam menghadapi persoalan pemerintahan yang membutuhkan koordinasi antarsektor.
“ Taufik memiliki senioritas, pengalaman dan kapasitas koordinasi. Sekarang kinerjanya sebagai Plt Sekda dapat menjadi parameter objektif untuk menilai kelayakannya sebagai Sekda definitif_ ,” katanya.
Menurutnya, apabila dalam masa Plt Taufik mampu memperbaiki koordinasi SKPA, mempercepat serapan APBA, menjaga hubungan konstruktif antara eksekutif dan legislatif, serta mengawal penyusunan APBA Perubahan 2026 dan RAPBA 2027 secara efektif, maka peluang untuk dipertimbangkan sebagai Sekda definitif semakin kuat.
Ia juga mengingatkan pentingnya merit system dalam penataan birokrasi. Pengisian jabatan struktural yang masih kosong maupun penyegaran pejabat harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“ Aceh membutuhkan Sekda yang mampu bekerja cepat, membangun sinergi dengan Gubernur dan DPRA, serta memastikan mesin birokrasi bergerak. Jika evaluasi kinerja Taufik menunjukkan hasil positif, maka ia layak dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Sekda definitif_ ,” pungkas Dr. Samsuardi.[]
Social Header