BIREUEN | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan Bireuen, Rusyidi Mukhtar alias Ceulangiek, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I segera mengambil langkah konkret untuk menangani kerusakan tebing sungai yang menghubungkan Gampong Blang Panjoe, Kecamatan Peusangan, dengan Gampong Kapa, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen.
Desakan tersebut disampaikan menyusul kerusakan kawasan sungai akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Hingga hampir sepuluh bulan setelah kejadian, penanganan terhadap titik-titik kritis tersebut dinilai belum berjalan maksimal.
Ceulangiek menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih memasuki periode akhir tahun ketika curah hujan berpotensi meningkat dan debit air Krueng Peusangan biasanya mengalami kenaikan.
“Mewakili masyarakat, saya meminta BWS Sumatera I untuk dapat membangun tanggul tebing sungai yang menghubungkan Gampong Blang Panjoe dan Gampong Kapa,” ujar Ceulangiek kepada wartawan, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, pembangunan tanggul tebing sungai tersebut diperkirakan membutuhkan konstruksi sepanjang kurang lebih dua kilometer. Infrastruktur tersebut sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan kawasan permukiman dan mencegah luapan sungai berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
Sejumlah gampong yang berada di kawasan rawan dan berpotensi terdampak antara lain Gampong Lhok Nga, Meuse, Dayah Panjoe, Babah Jurong, serta Tingkeum Baroh.
“Kalau ini tidak ditangani segera, tentunya beberapa gampong di sana akan terkena imbas,” tegasnya.
Minta Tim Teknis Turun ke Lapangan
Wakil Ketua Komisi I DPRA itu meminta BWS Sumatera I tidak hanya melakukan penanganan secara administratif, tetapi segera mengerahkan tim teknis untuk turun langsung ke lapangan.
Menurut Ceulangiek, peninjauan tersebut penting untuk memetakan kondisi terkini Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan, mengidentifikasi titik-titik rawan longsor dan luapan air, sekaligus menentukan bentuk penanganan yang paling tepat.
Ia menegaskan, langkah mitigasi tidak seharusnya menunggu sampai bencana kembali terjadi. Penanganan terhadap infrastruktur sungai, kata dia, harus dilakukan sedini mungkin untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat apabila banjir kembali melanda.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah banjir terjadi dan masyarakat kembali menjadi korban. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang,” ujarnya.
Ceulangiek juga mengingatkan bahwa memasuki akhir tahun, terutama Desember, peningkatan intensitas hujan dapat menyebabkan debit Krueng Peusangan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap tebing sungai yang saat ini telah mengalami kerusakan.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat melalui BWS Sumatera I menjadikan pembangunan tanggul tersebut sebagai salah satu agenda prioritas penanganan infrastruktur pengendali banjir di Kabupaten Bireuen.
Dorong Satgas PRR Proaktif
Selain BWS Sumatera I, Ceulangiek turut meminta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) agar lebih proaktif mendorong Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan kerusakan di kawasan DAS Krueng Peusangan.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi sangat diperlukan agar persoalan kerusakan sungai tidak berhenti pada tahap identifikasi maupun perencanaan, tetapi segera berujung pada pekerjaan fisik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia berharap pembangunan tanggul di wilayah Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Kuta Blang dapat segera direalisasikan sebelum memasuki puncak musim penghujan.
“Yang paling penting sekarang adalah percepatan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kawasan mereka akan mendapatkan perlindungan dari ancaman banjir,” kata Ceulangiek.
Ia menambahkan, pembangunan tanggul bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya melindungi permukiman, lahan pertanian, fasilitas publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di sekitar aliran Krueng Peusangan.
Ceulangiek menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah preventif dan terukur agar kerusakan tebing sungai tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Dengan penanganan lebih awal, risiko banjir dan dampak kerusakan yang mungkin ditimbulkan dapat ditekan.
Ia berharap aspirasi masyarakat dari kawasan terdampak segera mendapat perhatian serius pemerintah pusat sehingga pembangunan tanggul pengaman sepanjang sekitar dua kilometer tersebut dapat segera masuk tahap pelaksanaan.[]
Social Header