M.Iqbal: Jangan Jadikan JKA Sebagai Dalih Untuk Sunat Hak Mesjid

Anggota DPRA dari Fraksi PKB M. Iqbal. [Foto: Ist]

BANDA ACEH | DPRA dari Fraksi PKB M. Iqbal, menolak keras wacana pengalihan dana hibah rehabilitasi masjid untuk menutupi defisit Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya sesat logika anggaran, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi menjadi preseden buruk pengelolaan APBA.

“Jangan jadikan JKA sebagai dalih untuk sunat hak masjid. Ini logika yang terbalik. Masak untuk menyehatkan manusia, kita harus menyakiti rumah Allah? Itu zalim,” tegas M. Iqbal kepada media, Rabu (24/9/2026).

Iqbal menegaskan, dana hibah rehab masjid yang hendak dialihkan itu bukan program sembarangan. Program tersebut merupakan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) seluruh anggota dewan hasil reses dan aspirasi langsung dari masyarakat gampong.

“Dana rehab masjid ini adalah Pokir seluruh anggota DPRA. Ini aspirasi rakyat di bawah, masjid-masjid yang bocor, lapuk, dan tidak layak di gampong-gampong. Sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau dialihkan, sama saja mengkhianati aspirasi rakyat,” katanya.

Fraksi PKB sejak awal mendukung penuh keberlanjutan JKA. JKA adalah program vital, jantung dari pelayanan kesehatan rakyat Aceh. Namun, mencari solusi dengan mengorbankan dana Pokir rehab masjid adalah bentuk kegagalan berpikir pemerintah.

Cari Pos Lain, Jangan Masjid

Politisi PKB itu menilai, alasan tidak ada anggaran lain untuk JKA adalah alasan yang mengada-ada. Masih banyak pos anggaran yang sangat memungkinkan untuk direalokasi tanpa menyentuh rumah ibadah.

Iqbal merinci tiga pos alternatif yang lebih rasional dan tidak sensitif:

Pertama, efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja seremonial SKPA. “Potong 30 persen saja perjalanan dinas luar daerah yang tidak prioritas, kita bisa selamatkan JKA miliaran rupiah. Itu lebih masuk akal daripada menyetop semen untuk masjid,” ujarnya.

Kedua, realokasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau dana tak terduga yang tidak mendesak. “JKA itu kebutuhan mendesak dan darurat kesehatan. Gunakan pos darurat, bukan pos masjid.”

Ketiga, tunda proyek-proyek fisik mercusuar yang tidak langsung menyentuh rakyat. “Tunda dulu pembangunan gedung-gedung baru. Dahulukan nyawa rakyat, tapi jangan korbankan masjid. Dua-duanya bisa jalan kalau pemerintah kreatif, bukan malas.”

Iqbal mengingatkan, JKA memang harus lunas. Utang JKA kepada rumah sakit harus dibayar agar pelayanan tidak lumpuh. Tetapi solusinya harus bermartabat.

“PKB menolak. Titik. Kami menolak pengalihan dana hibah rehab masjid yang merupakan Pokir seluruh dewan ini. Kami minta Pemerintah Aceh dan TAPA mencari alternatif dari pos anggaran lain yang sangat memungkinkan. Jangan berlindung di balik defisit JKA untuk mematikan harapan masyarakat punya masjid yang layak,” pungkasnya.[]