BANDA ACEH | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut dipaparkan saat menerima kunjungan Tim Penilai Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam tahapan Visitasi dan Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Rabu (23/9).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah Kantor Sekretariat DPRA tersebut menjadi bagian dari proses penilaian keterbukaan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Visitasi dan presentasi dipimpin Ketua KIA Junaidi, didampingi Komisioner KIA Dian Rahmat Syahputra serta Tim Penilai Eksternal Raihal Fajri dari Yayasan Kata Hati Institute.
Kedatangan tim penilai disambut Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRA Ismardi, S.E., M.A., yang mewakili Sekretaris DPRA Khudri, S.Ag., M.A., selaku Pengarah. Turut hadir Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sukmawati, S.E., M.Si., bersama jajaran Tim PPID Pelaksana Sekretariat DPRA.
Dalam sesi presentasi dan uji petik, Sekretariat DPRA memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara mudah, cepat, transparan, dan inklusif.
Komitmen tersebut tidak hanya diarahkan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak.
Di sektor digital, sejumlah inovasi telah dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan informasi. Di antaranya melalui website resmi DPRA, live streaming sidang paripurna, aplikasi pengaduan masyarakat SIPeMAS, aplikasi Satwas Banceh, serta JDIH DPR Aceh.
Penguatan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui pembenahan fasilitas fisik dan aksesibilitas. Sekretariat DPRA telah menyediakan ramp atau jalur khusus bagi penyandang disabilitas di Gedung Utama, toilet khusus disabilitas, serta fasilitas lift di Gedung Fraksi.
Tidak berhenti pada fasilitas aksesibilitas, DPRA juga menyediakan pos layanan informasi di pintu masuk utama, media center, videotron, sarana publikasi melalui baliho, hingga layanan perpustakaan yang aktif mendukung kebutuhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk mahasiswa yang menjalani program magang.
Memasuki perencanaan strategis 2027, PPID Sekretariat DPRA juga menyiapkan empat agenda prioritas untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi.
Keempat agenda tersebut meliputi penguatan anggaran digital, peluncuran aplikasi web terintegrasi data, perluasan sosialisasi keterbukaan informasi publik, serta digitalisasi dokumen risalah rapat paripurna DPRA.
Ketua KIA Junaidi mengapresiasi keterbukaan dan berbagai inovasi yang telah dikembangkan Sekretariat DPRA, termasuk dukungan anggaran bagi keberlangsungan pelayanan PPID.
Tim penilai juga mendorong agar berbagai inovasi dan kanal penyampaian aspirasi masyarakat yang telah tersedia terus diperkenalkan secara lebih luas.
Dengan sosialisasi yang semakin masif, berbagai fasilitas dan kanal informasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perangkat administrasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengakses berbagai informasi mengenai kerja kelembagaan DPRA.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya Sekretariat DPRA membangun layanan informasi publik yang semakin terbuka, inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi.[]
Social Header