BIREUEN | Suasana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di sejumlah wilayah di Aceh belakangan ini diwarnai kibaran bendera bintang bulan.
Di tengah alunan zikir dan selawat, bendera merah dengan lambang bulan sabit dan bintang terlihat berkibar di lokasi acara. Fenomena ini juga beredar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.
Hal ini sebagaimana diketahui saat ini, Pengibaran Bendera Bintang Bulan tersebut terlihat disalah satu gampong kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, Gampong Matang Pasi, Kamis 19 november 2026. Warga bersama santri Balai Pengajian ditempat Acara Maulid secara spontan menaikkan bendera bintang bulan saat acara perayaan maulid berlangsung. Video dan foto aksi pengibaran bendera itu menyebar cepat di berbagai platform media sosial.
Keuchik Matang Pasi Jamaluddin A. Latif kepada awak media mengatakan, warga Gampong merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Balai Pengajian Miftahul Jannah, Duson Putroe Butong setempat, Pimpinan DayahTgk Zulham Tgk Zakaria.
Pengibaran bendera tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para syuhada yang gugur pada masa konflik Aceh, ujar Keuchik Jama.
Diketahui juga, Balai Pengajian Miftahul Jannah, berdiri sejak tahun 2000 masa komplik aceh, dan sampai saat ini memiliki santri lebih kurang 150.
Tradisi Maulid di Aceh dikenal unik. Masyarakat setempat merayakannya dengan mengibarkan bendera buntang bulan murni inisiatif sendiri warga setempat, sebagai bentuk dukungan dan semangat perjuangan, kegiatan ini termasuk salah satu semangat kekompakan dalam menyukseskan kegiatan keagamaan.
Hampir tiga bulan, mulai Rabiul Awal (molod awai), dilanjutkan Rabiul Akhir (molod teungoh), hingga Jumadil Awal (molod akhe). Acara diisi dengan zikir, selawat (meudike), ceramah, dan kenduri bersama tetap melibatkan seluruh warga setempat, alhamdulillah semangat warga matang pasi masih tetap utuh setia kepada perjuangan, terangnya.
Bendera bintang bulan pernah digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kemudian ditetapkan sebagai bendera Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Namun, penggunaannya di ruang publik masih menjadi isu sensitif karena belum sepenuhnya disetujui pemerintah pusat. Secara legalitas undang_undang Pemerintah Aceh sudah sah.[Fk]


Social Header