JAKARTA | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini pemerintah sudah banyak membagi-bagikan sertifikat perhutanan sosial kepada masyarakat. Sejauh ini sudah ada 6,3 juta hektare hutan yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat.
Pembagian sertifikat kelola perhutanan sosial ini juga dilakukan dalam acara Festival LIKE KLHK, di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Ada yang sudah menerima? Bisa diangkat? Bisa ditunjukkan? Bahwa betul-betul sudah bapak ibu terima semua," kata Jokowi dalam sambutannya di acara tersebut, sebelum memberikan kata sambutan dia sudah melakukan pembagian sertifikat secara simbolis.
Jokowi mengingatkan agar masyarakat yang mendapat sertifikat pengelolaan hutan ini menggunakan lahannya secara baik dan produktif.
Dia mengatakan dirinya ataupun pihak pemerintah tak akan ragu melakukan pengecekan terhadap lahan-lahan hutan yang diberikan ke masyarakat. Bila ternyata tidak produktif, sertifikat itu bisa dicabut.
"Kalau sudah terima, saya juga akan cek apakah digunakan secara produktif atau tidak. Jangan hanya mau terima ternyata ditelantarkan. Harus ditanami, harus produktif. Setuju yang tidak produktif dicabut? Saya dengar setuju semua loh ini," kata Jokowi disambut riuh hadirin yang menyatakan setuju.
Berdasarkan data Kementerian LHK, yang dikutip dalam detikcom sore ini ada SK Hijau Perhutanan sebanyak 1.541 sertifikat dengan luas areal 1,048 juta hektare lebih yang dibagikan ke masyarakat. Ada juga SK Biru TORA seluas 107 ribu hektare yang dibagikan ke masyarakat.
Lalu, SK Hutan Sosial untuk hutan adat sebanyak 90 ribu hektare lebih yang dibagikan bagi 23 kelompok adat. Serta, SK Mitra Konservasi seluas 297 ribu hektare lebih bagi 607 kelompok masyarakat juga mitra perhutani untuk masyarakat produktif yang dibagikan.
Keseluruhannya, hingga September 2023 pemerintah telah menyerahkan SK Hutan Sosial seluas 6,37 juta hektare bagi 1,29 juta kartu keluarga dalam 9.642 kelompok atau gabungan kelompok.[*]
Social Header