JAKARTA | Pemerintahan Kabupaten Bireuen kembali berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas kepada Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Jalaluddin, SH, MM, di Grand Ballroom Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Diketahui, dalam ajang bergengsi ini, Kabupaten Bireuen berhasil meraih predikat B, yang merupakan pengakuan atas upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.
SAKIP Award 2024 ini mengusung tema “Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju”. Acara ini turut dihadiri oleh para Wali Kota, Pj. Wali Kota, Bupati, dan Pj. Bupati yang diundang bersama tiga orang pendamping. Dresscode yang ditetapkan adalah Pakaian Nusantara atau Batik, menambah nuansa kebudayaan dalam acara tersebut.
Menteri PAN RB RI, Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya menekankan pentingnya penghargaan SAKIP Award sebagai wadah bagi instansi pemerintah untuk bertukar informasi, pengalaman, strategi, serta solusi dan inovasi yang dapat meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bukan sekadar evaluasi formal, melainkan tools penting untuk mengukur dan membina instansi pemerintah agar semakin efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan setiap tahun ini didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini dirancang untuk memetakan kondisi tata kelola kinerja instansi pemerintah sekaligus menjadi sarana asistensi dalam membina peningkatan tata kelola dan pengelolaan anggaran yang semakin baik.
Nah, Bagi Kabupaten Bireuen, pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Predikat B yang diraih tidak hanya sekadar angka, tetapi juga menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen telah berada di jalur yang tepat dalam mengelola kinerja instansi pemerintahnya, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik.
Usai menerima penghargaan, Pj. Bupati Bireuen, Jalaluddin, SH, MM, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Bireuen untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam aspek akuntabilitas kinerja.
“Harapan kepada seluruh SKPK di Kabupaten Bireuen dapat terus memperbaiki kinerja, melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya akan mempertahankan, tetapi juga meningkatkan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun mendatang,” tegas Jalaluddin.
Pj. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen.
Jalaluddin berkomitmen untuk menjadikan prestasi ini sebagai landasan bagi perbaikan yang lebih luas di berbagai bidang pemerintahan. Salah satu fokus utama Pemkab Bireuen ke depan adalah mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi berkala pada berbagai sektor, termasuk akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya itu, Pemkab Bireuen juga bertekad untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif yang diusung dalam sistem tata kelola pemerintahan modern, di masa akan datang." Tutupnya.
Social Header