BANDA ACEH | Ketua Umum DPP Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes, menegaskan pentingnya isu perempuan menjadi perhatian khusus di Aceh.
Dalam pertemuan bersama media, Prof Marniati mengusulkan agar kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam dunia politik benar-benar terisi dan bukan hanya sebatas pelengkap.
Menurutnya, sudah saatnya Aceh memiliki Komisi Perempuan yang mampu memberikan ruang dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
“Kita akan mengajak partai-partai politik lain di Aceh untuk mendukung kajian pembentukan komisi ini. Ini bukan hanya soal keterwakilan, tapi menyangkut kualitas dan perlindungan perempuan di ruang publik,” ujar Prof Marniati.
Ia juga menyoroti banyaknya persoalan yang menimpa perempuan di Aceh, seperti kasus perdagangan manusia (human trafficking), pelanggaran HAM, kekerasan seksual terhadap anak, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil terhadap kaum perempuan. “Ini memerlukan regulasi dan kerja bersama lintas partai agar tidak menjadi isu yang dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Prof Marniati memberikan contoh dari negara China, di mana perempuan dipersiapkan secara matang melalui pelatihan kepemimpinan dan kemampuan berbicara di depan publik sebelum ditempatkan di posisi strategis. “Ini bisa menjadi inspirasi agar tokoh perempuan kita tidak hanya jadi simbol, tapi juga memiliki kemampuan untuk memimpin,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketum PPA dan pengurus lainnya seperti Sekjend T. Rayuan Sukma serta jajaran wakil ketua menyambut hangat kedatangan media di Kantor DPP PPA. Pertemuan itu disebut sebagai langkah awal untuk membangun sinergi antara partai politik dan media demi memperkuat demokrasi di Aceh.
Lebih lanjut, Prof Marniati menyampaikan bahwa Partai PPA saat ini sedang membuka ruang bagi seluruh tokoh politik yang ingin bergabung dan berkontribusi untuk Aceh. “PPA siap menampung ide dan energi baru demi perjuangan rakyat Aceh,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini PPA telah membentuk kepengurusan DPD di 10 kabupaten/kota, dan sedang mencari ketua DPD di 13 kabupaten lainnya. Proses fit and proper test akan dibuka mulai 20 April hingga 30 Juni 2025 untuk menilai kelayakan para calon pengurus. “Insyaallah seluruh DPD kabupaten/kota akan dideklarasikan pada bulan Juni mendatang,” pungkas Prof Marniati.
Editor : Redaksi
Social Header