BANDA ACEH | Penandatanganan kerja sama operasi (KSO) antara PT Pembangunan Aceh (PEMA) dengan Koperasi Jingki Roda Gayo (JRG) yang dilakukan pada masa kepemimpinan Dirut Sebelumnya, kini kembali menjadi sorotan publik.
Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA), Syarbaini, menilai proyek tersebut perlu ditinjau ulang secara menyeluruh dan transparan karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik dan masa depan investasi di tubuh PEMA.
Proyek JRG KSO yang berbasis pada kerja sama operasi Kopi Arabika Gayo, dianggap tidak memiliki kajian risiko yang matang. Dalam surat telaah Divisi Investasi PEMA nomor 063/PEMA-INT/XI/2023 tanggal 30 November 2023, dinyatakan bahwa rencana investasi modal kerja terhadap proyek tersebut dinilai berisiko dan tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan.
"Ini menyangkut masa depan PEMA dan kredibilitas lembaga. Kita minta proyek-proyek yang ditandatangani di era Eks Dirut sebelumnya dibuka secara transparan ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ujar Syarbaini dalam keterangannya kepada media, Sabtu (29/6/2025).
Syarbaini yang juga dikenal sebagai aktivis demonstrasi mengatakan bahwa kerja sama ini sempat viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Oleh karena itu, katanya, penting untuk meninjau ulang apakah keputusan tersebut diambil dengan kehati-hatian dan dasar yang kuat. Jika memang proyek tersebut terbukti berhasil, maka hasilnya harus diumumkan secara terbuka. Namun jika tidak, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan akuntabilitas pengambilan keputusan saat itu.
“Jangan sampai ketidaksiapan dan ketidaktegasan masa lalu menjadi beban untuk kepemimpinan PEMA ke depan. Proyek-proyek yang berpotensi gagal harus menjadi pembelajaran penting agar tidak terulang,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap kerja sama harus melalui proses evaluasi yang profesional, termasuk memperhitungkan potensi dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat Aceh. "Kita harus yakin bahwa setiap keputusan investasi benar-benar memberikan manfaat untuk rakyat Aceh. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu harus dikritisi," pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, FPA berharap Direksi PEMA saat ini bersikap tegas dan terbuka dalam menindaklanjuti proyek-proyek warisan yang berisiko tinggi. Kepercayaan publik terhadap BUMD Aceh harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
Editor : Redaksi (Ir)
Social Header