JAKARTA | Non Litigation Peacemaker Association (NLPA) menyatakan komitmennya untuk mendukung program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang diinisiasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Komitmen ini disampaikan pengurus NLPA saat melakukan kunjungan silaturahmi ke BPHN, Senin (23/06/2025).
Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari Kepala BPHN, Min Usihen. Ia mengapresiasi peran NLPA dalam mendorong pemahaman hukum di tingkat desa dan kelurahan, serta mengajak asosiasi turut menyosialisasikan manfaat Posbankum kepada masyarakat.“Kami berharap NLPA dapat menjadi corong untuk memperluas jangkauan program ini. Kepala desa dan lurah yang tergabung juga bisa berbagi pengalaman positif selama mengikuti pelatihan Peacemaker Justice Award (PJA), sehingga memperkuat solidaritas antaralumni demi misi keadilan sosial,” ujar Min di Ruang Simorangkir, BPHN, Jakarta Timur.
NLPA merupakan organisasi yang mewadahi kepala desa dan lurah alumni PJA. Asosiasi ini dibentuk untuk memperkuat jaringan kerja, pemberdayaan, serta kolaborasi antaralumni dalam penyelesaian konflik secara nonlitigasi.
Min menambahkan, pembentukan Posbankum sangat penting untuk memperkuat peran kepala desa dan lurah dalam memberikan akses layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat tanpa harus melalui proses pengadilan.
“Sampai saat ini, sudah terbentuk sekitar 7.200 Posbankum. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Namun, Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Agtas, menilai jumlah tersebut belum mencukupi dan mendorong agar setiap kecamatan memiliki setidaknya satu Posbankum,” jelasnya.
Min menambahkan, pembentukan Posbankum sangat penting untuk memperkuat peran kepala desa dan lurah dalam memberikan akses layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat tanpa harus melalui proses pengadilan.
“Sampai saat ini, sudah terbentuk sekitar 7.200 Posbankum. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Namun, Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Agtas, menilai jumlah tersebut belum mencukupi dan mendorong agar setiap kecamatan memiliki setidaknya satu Posbankum,” jelasnya.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menyampaikan bahwa NLPA terus membangun komunikasi intensif dengan BPHN dan berbagai pihak lain yang relevan. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat program dan kegiatan asosiasi.
“Para alumni PJA 2023 dan 2024 menunjukkan dedikasi luar biasa dengan mendukung kegiatan asosiasi, termasuk penggunaan dana secara mandiri. Ini mencerminkan semangat pengabdian dan komitmen kuat terhadap tujuan bersama,” kata Kristomo.
Ketua Umum NLPA, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat. NLPA merasa menjadi bagian dari BPHN dan siap mendukung program-program BPHN, terutama di tingkat daerah.
“Para alumni PJA 2023 dan 2024 menunjukkan dedikasi luar biasa dengan mendukung kegiatan asosiasi, termasuk penggunaan dana secara mandiri. Ini mencerminkan semangat pengabdian dan komitmen kuat terhadap tujuan bersama,” kata Kristomo.
Ketua Umum NLPA, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat. NLPA merasa menjadi bagian dari BPHN dan siap mendukung program-program BPHN, terutama di tingkat daerah.
Selain mendukung pembentukan Posbankum, kami juga berupaya merumuskan program-program baru yang relevan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi tujuan bersama,” tutur Taufik.
Sekretaris Umum NLPA, Muskinta, turut menyampaikan harapannya agar BPHN dapat memberikan dukungan berkelanjutan kepada NLPA, termasuk akses informasi hukum, regulasi terkait konflik yang kerap terjadi di daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta bantuan teknis untuk penguatan kelembagaan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung setiap program BPHN dan menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan pusat dengan masyarakat desa. Semoga sinergi ini membawa manfaat besar bagi bangsa,” tutup Sekjend DPP NLPA, Muskinta.
Sekretaris Umum NLPA, Muskinta, turut menyampaikan harapannya agar BPHN dapat memberikan dukungan berkelanjutan kepada NLPA, termasuk akses informasi hukum, regulasi terkait konflik yang kerap terjadi di daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta bantuan teknis untuk penguatan kelembagaan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung setiap program BPHN dan menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan pusat dengan masyarakat desa. Semoga sinergi ini membawa manfaat besar bagi bangsa,” tutup Sekjend DPP NLPA, Muskinta.
Editor : Redaksi (Ir)
Social Header