ACEH SELATAN | Sejumlah elemen masyarakat menyoroti pentingnya keberadaan pemimpin daerah, khususnya bupati, untuk berada langsung di wilayahnya saat terjadi bencana alam.
Kritik ini muncul karena dalam situasi darurat, seluruh keputusan strategis dan langkah penanganan cepat berada di bawah kewenangan penuh kepala daerah, sehingga tidak dapat diwakilkan.
Muslijar selaku pemuda Kluet Raya menyampaikan, kehadiran pemimpin daerah bukan hanya simbol tanggung jawab, tetapi menjadi faktor penting dalam mempercepat koordinasi dan pemulihan kondisi. “Dalam keadaan bencana, keputusan harus diambil cepat dan tepat. Bupati memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan langkah penanganan, mobilisasi sumber daya, maupun penetapan status darurat. Hal ini tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Menurut nya, keberadaan kepala daerah di lokasi bencana dapat mempercepat respons, memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu, langsung terjun ke lapangan memungkinkan pemimpin melihat kondisi sebenarnya, bukan hanya laporan di atas kertas.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan memastikan semua pemangku kepentingan, terutama bupati, siap siaga berada di wilayah saat keadaan darurat. “Pemimpin yang hadir di tengah rakyat saat bencana adalah bentuk empati dan komitmen. Ini yang kami harapkan,” tambah warga lainnya.
jadi cukup alasan kenapa berbagai elemen masyarakat menyayangkan sikap H.Mirwan Bupati Aceh Selatan memilih untuk umroh di tengah bencana yang melanda Aceh selatan, terlebih keberangkatan nya tidak mengantongi izin, kita berharap Kemendagri dapat memproses pelanggaran ini, "tegas muslijar"
Muslijar juga meminta kepada DPRK Aceh Selatan untuk menyikapi hal ini,karna ini merupakan pengkhianatan terhadap rakyat.
Sumber : Bny
Editor : Redaksi
Social Header