BANDA ACEH | Penunjukan Sunnyl Ikbal, putra dari Gubernur sekaligus tokoh politik Aceh Muzakir Manaf (Mualem) , sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Global Energi (PGE) terus menuai sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Mukhlisin, S.E., Ketua Umum Rakyat Ekonomi Syariah (Resya) sekaligus Mantan Ketua DEMA FEBI UIN Ar-Raniry.
Dalam keterangannya, Mukhlisin menilai langkah penunjukan ini sebagai preseden buruk bagi tata kelola perusahaan daerah di Aceh. Ia menekankan bahwa jabatan di sektor strategis seperti migas tidak boleh dikelola dengan gaya "manajemen keluarga".
Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Mukhlisin, sektor ekonomi syariah yang selama ini diperjuangkan di Aceh sangat menjunjung tinggi nilai Amanah dan Kafa'ah (kompetensi).
Penunjukan yang kental dengan nuansa nepotisme dianggap mencederai prinsip tersebut.
"PT PGE adalah aset vital rakyat Aceh, bukan milik pribadi atau golongan. Dalam teori manajemen, kita mengenal Agency Theory, di mana pengawas haruslah sosok yang independen agar bisa mengontrol kinerja direksi secara objektif. Jika ada hubungan darah, bagaimana fungsi kontrol itu bisa berjalan maksimal?" ujar Mukhlisin.
Efek Domino terhadap Mentalitas Pemuda Aceh,
Sebagai sosok yang pernah memimpin Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Mukhlisin mengkhawatirkan dampak psikologis bagi lulusan muda di Aceh.
- Matinya Meritokrasi: Penunjukan ini mengirim pesan bahwa koneksi politik lebih berharga daripada prestasi akademik dan pengalaman profesional.
- Demotivasi Talenta Lokal: Pemuda Aceh yang kompeten di bidang perminyakan mungkin merasa tidak memiliki tempat di tanah kelahiran sendiri karena jabatan puncak sudah dipesan oleh lingkaran kekuasaan.
"Kita mencetak ribuan sarjana ekonomi dan teknik setiap tahunnya. Jika jabatan strategis diberikan hanya karena faktor silsilah, maka jangan salahkan jika talenta terbaik kita memilih keluar dari Aceh karena merasa tidak ada keadilan dalam sistem karir di BUMD," tegasnya.
Desak Transparansi Rekam Jejak,
Mukhlisin mendesak agar pemerintah dan pihak terkait membuka ke publik apa yang menjadi dasar pertimbangan penunjukan tersebut. Ia menantang adanya uji kelayakan (Fit and Proper Test) yang transparan dan dapat diakses publik.
"Dunia migas itu high risk dan high capital. Kita butuh sosok yang paham mitigasi risiko dan audit operasional, bukan sekadar representasi politik. Jika ini dipaksakan, yang dipertaruhkan adalah masa depan ketahanan energi dan ekonomi rakyat Aceh," tutup Mukhlisin.[]
Editor : Redaksi/safrina
Social Header