BANDA ACEH | Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh melayangkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Sosial Aceh terkait polemik penentuan desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Wakil Ketua APDESI Aceh, Bahrul Fazal, SH, menyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penentuan desil saat ini justru membingungkan dan tidak relevan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat desa. Ia menilai pendekatan yang digunakan terlalu teoritis dan tidak berpijak pada kondisi lapangan.
“Kadinsos jangan hanya bicara teori. Turun ke lapangan dan lihat langsung kondisi masyarakat. Realitasnya jauh berbeda,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Menurut Bahrul, sejumlah indikator seperti saldo rekening, kredit sepeda motor, hingga pinjaman bank kerap disalahartikan sebagai ukuran kemampuan ekonomi. Padahal, kata dia, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan kesejahteraan.
“Orang yang motornya masih kredit bukan berarti mampu. Justru itu menunjukkan keterbatasan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik di masyarakat di mana rekening digunakan oleh pihak lain, termasuk keluarga dari luar negeri, namun tetap terbaca sebagai indikator ekonomi dalam pendataan.
“Ini yang membuat penilaian menjadi tidak adil dan berpotensi menyesatkan,” tambahnya.
Bahrul mengungkapkan, tidak hanya petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS), aparatur desa seperti keuchik dan perangkat gampong pun turut kewalahan dalam memahami dan menjelaskan variabel yang digunakan.
“Jangankan petugas pendataan, keuchik dan perangkat desa saja kesulitan dengan indikator seperti ini. Ini menunjukkan ada yang tidak tepat dalam sistemnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan berpihak pada kondisi riil masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kalau datanya keliru, maka bantuan juga akan salah sasaran. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Atas dasar itu, APDESI Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penentuan desil serta kinerja Dinas Sosial Aceh. Bahkan, mereka meminta langkah tegas segera diambil.
“Jika tidak mampu memahami kondisi masyarakat dan variabel yang digunakan, lebih baik dilakukan pergantian. Ini menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat,” pungkas Bahrul.
Social Header