GAYO LUES | Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) melakukan kunjungan ke wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, salah satunya ke Kabupaten Gayo Lues. Kamis (14/05/2026).
Dalam kunjungannya, Dirjen Perumdes tersebut ingin memastikan apa saja kendala Kabupaten Gayo Lues dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam yang dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, yang juga sebagai ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RI.
“Mendagri meminta saya untuk secepatnya ke Aceh, khususnya untuk keliling daerah yang terdampak bencana, untuk mengetahui apa saja kendala daerah sehingga pemulihan pasca bencana yang dilakukan lama,” Ujar Dirjen Perumdes KemenPKP, Imran saat bertemu denga Bupati Gayo Lues beserta jajaran di Ruang Rapat Wakil Bupati Gayo Lues.
Tambahnya, sesuai dengan arahan Mendagri, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti diantaranya, koordinasi dengan pemda terkait dengan percepatan pendataan infrastruktur, normalisasi sungai, hunian masyarakat seperti huntara dan huntap serta melihat Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah di kembalikan.
Sampai saat ini, penyerapan TKD di Aceh termasuk lambat, Mendagri meminta anggaran yang dikembalikan itu di perioritaskan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi,” Jelasnya.
Ia juga mengatakan, jika pemda menemukan kendala, maka segera sampaikan ke pihak kementerian agar didukung sehingga rehab rekon tersebut berjalan lancar.
Ia juga membahas terkait perbaikan cetak sawah masyarakat yang terkena imbas dari bencana alam yang terjadi. Ia meminta penjelasan sejauh mana sudah cetak sawah dilakukan khususnya di Gayo Lues.
Selain itu, Mendagri juga meminta posko bencana tetap aktif guna mempermudah komunikasi Pemerintah Pusat dengan daerah, juga mempermudah pemenuhan data yang akan diminta karena satu pintu.
Menanggapai hal tersebut, Bupati Gayo Lues, Suhaidi mengatakan, Gayo Lues saat ini sedang bergerak menuju pemulihan dan terus berproses hingga kondis di Gayo Lues dapat kembali seperti sedia kala.
Untuk huntara, kata Bupati, pembangunannya sudah 98 persen namun masih tekendala belum adanya penerangan (listrik) dan kurangnya air bersih. Untuk huntap, nantinya 20 desa yang berada di zona merah akan di relokasi ke tempat yang lebih aman.
Lanjutnya, selama ini penanganan yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga pemda tidak tahu yang dibangun itu merupakan skala prioritas atau tidak.
"Jika pola kerja seperti ini saya khawatir, anggaran untuk Gayo Lues habis namun tidak menyelesaikan masalah, terutama masalah-masalah dasar di Gayo Lues dan peningkatan ekonomi,” Lanjutnya.
Untuk infrastruktur jembatan gantung, di Gayo Lues akan ada 53 jembatan gantung yang akan dibangun oleh Dandim dan jajarannya yang bersifat permanen maupun darurat.
Untuk cetak sawah, hingga saat ini pemda belum melakukan perbaikan sawah yang terdampak bencana karena di takutkan bentrok dengan pihak kementerian pertanian.[]
Social Header