APDESI Merah Putih Serahkan "Suara Desa" kepada Kemendes PDT: Komitmen Strategis Membangun Indonesia dari Akar Rumput

 

Ketua Umum APDESI MERAH PUTIH Anwar Sadat menyerahkan hasil Rakernas Apdesi kepada Menteri Desa 

​JAKARTA, 17 Juni 2026 – Puncak rangkaian Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) APDESI Merah Putih Tahun 2026 mencetak sejarah baru dalam kolaborasi pembangunan nasional. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI Merah Putih secara resmi menyerahkan dokumen Rekomendasi Nasional RAKERNAS 2026 kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Selasa (16/06).

​Penyerahan dokumen ini bukan sekadar seremoni, melainkan kristalisasi aspirasi dari ribuan kepala desa, akademisi, dan praktisi di seluruh penjuru Indonesia. Rekomendasi ini dirancang sebagai peta jalan strategis untuk memastikan arah kebijakan pembangunan desa lebih tajam, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

​Menjaga Fondasi Pembangunan Nasional

​Ketua Umum APDESI Merah Putih menegaskan bahwa desa adalah garda terdepan sekaligus fondasi utama kemajuan bangsa. Dokumen yang diserahkan merupakan representasi suara jutaan masyarakat desa yang mendambakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

​"APDESI Merah Putih meyakini bahwa Indonesia yang maju harus dimulai dari desa. Rekomendasi ini adalah rumusan bersama untuk memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan desa menjadi mesin penggerak ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045," ujar Ketua Umum APDESI Merah Putih dalam sambutannya.

​Poin Utama Aspirasi Desa

​Dalam dokumen setebal rekomendasi tersebut, APDESI Merah Putih mengusung sejumlah poin strategis yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2027, di antaranya:

​Peningkatan Alokasi Dana Desa: Penyesuaian anggaran yang lebih proporsional untuk Tahun Anggaran 2027.

​Kedaulatan Ekonomi Lokal: Penguatan kewenangan desa dalam mengelola aset dan potensi ekonomi mandiri.

​Transformasi Digital: Percepatan digitalisasi layanan desa demi efisiensi dan transparansi.

​Perlindungan Hukum: Jaminan keamanan hukum bagi kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugas pengabdian.

​Optimalisasi BUMDes: Penguatan kelembagaan ekonomi desa dan koperasi sebagai motor penggerak kesejahteraan warga.

​Sinergi untuk Indonesia Maju

​Pihak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif APDESI Merah Putih. Dokumen ini akan menjadi acuan penting bagi kementerian dalam menyusun kebijakan pembangunan desa yang lebih adaptif dan responsif.

​Langkah ini menjadi simbol sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. APDESI Merah Putih menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di pinggiran, demi terciptanya pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing desa di kancah nasional maupun global.

Pewarta : At

Sumber  : Humas APDESI MP

Editor     : Redaksi / Safrina