PIDIE | Pemerintah Kabupaten Pidie terus memperkuat koordinasi dan monitoring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana hidrometeorologi. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR Kabupaten Pidie yang dibuka Asisten II Setdakab Pidie, Apriadi, S.Sos., dan turut dihadiri Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., perwakilan Tim Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh. Yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Pidie, Kamis (03/09/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan infrastruktur, pertanian, perumahan, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Yang turut dihadiri oleh SKPK terkait di Kabupaten Pidie
Pada kesempatan ini Asisten II menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi secara intensif agar program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.
Lebih lanjut, Dr. Imran juga menyampaikan bahwa sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terus dilakukan. Pada 22 Juli 2026 telah dilaksanakan sinkronisasi RDRP, dan saat ini tujuh kementerian/lembaga telah memegang DIPA untuk mendukung program PRR tahun 2026.
Pemkab Pidie mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui balai dalam penanganan sejumlah titik terdampak, khususnya Krueng Baro dan Krueng Tiro. Dari 21 titik di Krueng Baro, 9 titik telah tertangani, sedangkan dari 12 titik di Krueng Tiro, 9 titik telah tertangani.
Pemkab berharap penanganan terus dilanjutkan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mengurangi dampak banjir tahunan.
Di sektor pertanian, kerusakan ringan dan sedang ditargetkan selesai tahun 2026, termasuk dukungan benih padi. Jika lahan belum memungkinkan ditanami padi, dapat dipertimbangkan tanaman alternatif seperti jagung dan kacang-kacangan.
Pemkab Pidie berkomitmen mempercepat seluruh program PRR secara cepat, tepat sasaran dan maksimal, demi mempercepat pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak bencana.[]
Social Header