BIREUEN | Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T. menunjukkan pola kepemimpinan yang menempatkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sebagai bagian penting dari kerja pemerintahan. Dalam menghadapi bencana banjir dan longsor, Pemkab Bireuen tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga bergerak memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mendorong pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik pascabencana.
Salah satu bukti konkret terlihat dari penanganan kebutuhan air bersih. Data BPBD Bireuen mencatat hingga 28 Januari 2026 sebanyak 1.057 ton air bersih telah didistribusikan ke wilayah terdampak banjir dan longsor, antara lain Juli, Peusangan, Jangka, Jeumpa, Kuta Blang, Samalanga, Peudada, Kota Juang, Peusangan Siblah Krueng dan Gandapura. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan warga tetap memperoleh air untuk minum, memasak, sanitasi, ibadah serta kebutuhan fasilitas umum.
Gerak cepat tersebut tidak berhenti ketika fase tanggap darurat berakhir. Pemkab Bireuen juga mendorong perbaikan jaringan pipa air bersih dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Bahkan, pada 2026 Pemerintah Kabupaten Bireuen menerima bantuan keuangan khusus Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung pemulihan pascabencana hidrometeorologi, yang menunjukkan pentingnya membangun kolaborasi antardaerah dalam mempercepat proses rehabilitasi.
Kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Mukhlis juga tercermin dari sejumlah capaian di luar penanganan bencana. Pada Januari 2026, Bupati Mukhlis menerima UHC Award 2026 kategori Utama dari BPJS Kesehatan di Jakarta. Penghargaan tersebut menjadi salah satu pengakuan tingkat nasional terhadap capaian jaminan kesehatan daerah; pada tahun yang sama BPJS Kesehatan memberikan UHC Award kepada 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota.
Di tingkat Aceh, Kabupaten Bireuen kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Informatif dengan skor 98,5, meningkat dari 97,8 pada tahun sebelumnya. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Komisi Informasi Aceh kepada Bupati Mukhlis pada Juni 2026. Capaian ini memperlihatkan bahwa agenda pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga menyentuh transparansi, keterbukaan informasi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pada September 2026, Pemkab Bireuen kembali mencatat kemajuan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bireuen memperoleh predikat “B” dalam evaluasi SAKIP 2026, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada momentum yang sama, sejumlah perangkat daerah dan unit kerja menerima penghargaan atas kinerja serta partisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, sementara Dinas PUPR Bireuen meraih peringkat III SAKIP 2026 dengan nilai 73,05 atau kategori BB.
Kiprah Mukhlis juga mendapat apresiasi dari unsur masyarakat dan organisasi daerah. Pada Juli 2025, PWI Bireuen memberikan Anugerah Sahabat PWI kepada H. Mukhlis sebagai bentuk penghargaan atas hubungan kemitraan. Jika seluruh capaian tersebut dilihat secara utuh, arah kepemimpinan Mukhlis di Bireuen terlihat pada satu garis besar: bergerak cepat ketika bencana datang, memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, mempercepat pemulihan setelah bencana, sekaligus membangun pemerintahan yang akuntabel dan melayani.
Kerja nyata semacam inilah yang menjadi ukuran penting bahwa pembangunan daerah bukan sekadar angka dan program, tetapi seberapa jauh manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.[]
Social Header