Difisit dan Efesiensi Jadi Tantangan Pembangunan di Aceh Selatan

ACEH SELATAN | Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan saat ini dihadapkan pada tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Dua faktor utama yang mempengaruhi kelancaran pembangunan dan pelayanan publik saat ini adalah tingkat efisiensi anggaran dan besarnya defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan. 

Lebih lanjut, Saat penggunaan anggaran tidak tepat sasaran atau pemborosan belanja terjadi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari tertundanya proyek-proyek fisik, belanja rutin yang membengkak, hingga penurunan kualitas layanan publik. 

Merujuk dasar APBK Aceh Selatan tahun 2024 sebelumnya, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,4 triliun, sementara pendapatan hanya sekitar Rp1,2 triliun. Artinya, terjadi defisit anggaran sebesar ± Rp200 miliar.

Dampak dari defisit ini tidak bisa dianggap sepele, hingga polimik penundaan sejumlah proyek prioritas dan multiyears, pemangkasan belanja sosial dan modal, terbatasnya kemampuan daerah menghadapi krisis seperti inflasi atau bencana, ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat seperti DAU, DAK, dan DBH. 

Diketahuinya, Tokoh Peduli Aceh Selatan, Sabtu (26/7/25) menuturkan, untuk menekan defisit dan memperkuat kemandirian fiskal, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyarankan fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa upaya diantaranya:

1. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Digitalisasi sistem pemungutan PBB, pajak restoran, hotel, dan parkir, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyesuaian tarif retribusi berdasarkan potensi riil 
2. Revitalisasi BUMD dan Perusda Dorong BUMD agar lebih profesional dan produktif, fokus pada sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata
3. Pemanfaatan Aset Daerah Inventarisasi aset tidak produktif, Kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga (KPBU) 
4. Pengembangan Pariwisata dan UMKM Promosi potensi wisata alam dan budaya Aceh Selatan, dukungan untuk UMKM agar jadi motor ekonomi lokal 
5. Efisiensi Belanja dan Reformasi Anggaran Pangkas belanja tak prioritas, realokasi untuk program yang berdampak langsung ke PAD 

Reformasi keuangan daerah bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan layanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Sumber : Aj
Editor    : Redaksi