FPA Desak Wali Kota Fokus Kejar PAD Bukan Pencitraan, "B.Aceh Sakit", Utang Kian Membengkak

BANDA ACEH | Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA), Syarbaini atau akrab disapa Beny, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Wali Kota Banda Aceh yang dinilai belum menyentuh langsung persoalan mendasar warga kota, khususnya terkait ekonomi rakyat dan beban keuangan daerah. 

Ia menilai kondisi Banda Aceh sedang dalam keadaan "sekarat" dan membutuhkan penanganan serius dari semua pihak.

Menurut Beny, salah satu langkah strategis yang seharusnya menjadi fokus utama Wali Kota Illiza adalah mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sibuk dalam urusan pencitraan politik. “Kota ini butuh pemimpin yang bekerja, bukan sekadar tampil di publik. Hutang makin menumpuk, ekonomi rakyat belum disentuh. Ini situasi darurat,” tegasnya kepada media, Rabu (10/7/2025).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami defisit keuangan riil sebesar Rp110 miliar. Ketidakseimbangan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan kewajiban jangka pendek dinilai berisiko besar membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun 2025. Temuan ini menjadi sorotan penting bagi masyarakat dan pemerhati kebijakan publik di Aceh.

Syarbaini menambahkan, Pemko Banda Aceh harus segera menyusun strategi pemulihan fiskal yang terukur dan tidak terjebak dalam agenda politik yang tidak produktif. “Kalau kita sayang Banda Aceh, maka yang harus dikejar adalah solusi, bukan sorotan kamera. Fokuslah pada penguatan PAD, penertiban belanja, dan pemulihan ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari DPRK Banda Aceh dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah kota. Ia meminta Ketua DPRK, Irwansyah, untuk tidak hanya “duduk manis” di kursi legislatif, tapi aktif memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kalau tidak dikawal ketat, kita khawatir krisis fiskal ini akan menjadi warisan buruk untuk pemerintahan berikutnya,” tukasnya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, juga disebutkan bahwa peran Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) dinilai tidak optimal. Rasionalisasi anggaran dan pengendalian pelaksanaan keuangan belum dilakukan secara teknis dan profesional, sehingga menambah rentannya struktur APBK.

“Ini waktunya kolaborasi, bukan pencitraan. Wali Kota dan Sekda harus turun tangan langsung. Jangan sampai kegagalan fiskal ini jadi tinta hitam dalam sejarah Banda Aceh,” pungkas Beny, dengan nada serius. FPA juga berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini agar rakyat tidak menjadi korban dari ketidakcakapan tata kelola keuangan pemerintahan.

Editor : Redaksi (Ir)