BANDA ACEH | Anggota DPRA Komisi III, Hj. Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh yang akan menertibkan tambang ilegal di seluruh wilayah Aceh. Menurutnya, tindakan tegas ini sangat penting demi menyelamatkan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Bunda Salma dalam rapat pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS 2025, yang digelar di ruang rapat DPRA pada Kamis (25/9/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh alat berat yang beroperasi secara ilegal di hutan Aceh harus segera dikeluarkan. “Jika dalam dua minggu ke depan tidak ada tindakan dari para pelaku, maka pemerintah bersama DPRA akan mengambil langkah tegas,” ujarnya.
Bunda Salma menilai, keberadaan tambang ilegal selama ini sangat meresahkan masyarakat. Selain merusak ekosistem hutan, tambang ilegal juga tidak memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi daerah. “Apalagi tambang emas ilegal dengan alat berat, itu jelas-jelas merugikan. Tidak ada kontribusi untuk PAD, justru hanya menyisakan kerusakan alam,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Aceh yang segera menyiapkan Instruksi Gubernur terkait penataan tambang ilegal. Nantinya, mekanisme pengelolaan pertambangan akan diarahkan agar bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat, UMKM, maupun skema lain yang lebih adil dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bunda Salma menyebut Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dari sektor minyak. Saat ini tercatat ada 1.630 sumur minyak rakyat tersebar di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Menurutnya, potensi ini bisa dikelola secara lebih optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Penertiban tambang ilegal bukan hanya soal aturan, tetapi soal masa depan Aceh. Jika dikelola dengan baik dan legal, hasilnya akan kembali ke rakyat, PAD meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Aceh bisa lebih terjamin,” pungkas Bunda Salma.
Editor : Redaksi
Social Header